Tsunami Bansos Disebabkan Tumpang Tindih Data

PEMERINTAH gencar mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mengatasi dampak pandemi covid-19. Bansos berbentuk paket sembako dan uang tunai berasal dari sejumlah kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos sembako tahap pertama untuk DKI Jakarta yang dimulai sejak 21 April. Sementara kementerian lain, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyalurkan BLT Dana Desa, kemudian Kemenko Perekonomian juga meluncurkan bansos Pra Kerja.

Baca juga: Anies Ingkar Janji Soal Bansos

“Ya ini namanya ‘tsunami bansos’. Jadi dari pusat sendiri banyak jenis bansos yang didistribuskan kepada masyarakat. Semua nilainya Rp 600 ribu/bulan/KK yang disalurkan selama tiga bulan. Belum lagi sembako dari pemerintah daerah,” ujar Menteri Sosial, Juliari Batubara, dalam keterangan, Kamis (7/5)

Dia meminta masyarakat untuk tidak melihat dari sudut pandang negatif. Namun dari sisi kebutuhan masyarakat level bawah, yang dalam kondisi normal pun kehidupannya cenderung sulit.

“Dalam kondisi normal kehidupannya sudah pas-pas, cenderung kurang. Apalagi di masa krisis seperti sekarang. Jadi kalau mereka mendapat satu atau lebih paket sembako, saya kira masih lebih baik daripada mereka tidak mendapat sama sekali,” pungkas Juliari.

Baca juga: Menko PMK Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Kendati demikian, pemerintah tetap memperhatikan masalah tumpang tindih. Agar penyaluran bansos tepat sasaran, data penerima bantuan akan terus disempurnakan. Serta, menjadi bahan koordinasi secara intensif.

Kehadiran Mensos dalam distribusi bansos di sejumlah wilayah Jakarta, menunjukkan adanya data penerima yang sama. Dalam hal ini, data dari Pemprov DKI dan data Kemensos. Akibatnya, sasaran bansos  program Bantuan Presiden banyak yang sudah menerima bansos dari Pemprov DKI.

Dalam hal ini, Mensos sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Untuk distribusi bansos tahap berikutnya, Pemprov DKI akan mengirimkan data baru, yang berisi data masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.(OL-11)