Sebut Anies Angkat Tangan soal Bansos, Srimul Dituding Politis

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Srimul soal Pemprov DKI tak mampu menganggarkan bansos. Menurutnya, di saat pandemi Covid-19 ini tidak pantas sesama pejabat pemerintahan saling memojokan satu sama lain.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, yang seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," ujar Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (7/5).

Baca juga: Beda dengan Menkeu, Kemendagri: DKI Anggarkan Rp7,6 T buat Bansos

Zita melihat alasan Gubernur Anies Baswedan meminta dibantu dengan pusat untuk kesejahteraan warga terdampak Covid-19. Pemprov DKI, sebutnya, sudah melakukan banyak hal selama pemberlakuan PSBB. Khususnya, soal penyaluran bansos yang diberikan sehari sebelum PSBB di Jakarta diberlakukan pada 9 April lalu.

"Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu. DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah menyalahkan," tegas Zita.

Zita juga meminta Pemprov DKI membenahi penyaluran bansos yang kerap bermasalah. Menurutnya, lesunya perekonomian warga membutuhkan solusi untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu, mengaku pada rapat kerja dengan Dinas Sosial kemarin (6/5), sampai sekarang tidak diberikan data penerima bansos dari Kementrian Sosial.

"Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelakasaannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik. Sebenarnya, tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya. Datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat, seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," pungkas Zita. (OL-6)