Data tidak Sinkron Kacaukan Bansos

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan ada masalah sinkronisasi data penerima bantuan sosial di DKI Jakarta sehingga terjadi tumpang-tindih saat penyaluran bantuan.

“Masalahnya di akurasi data. Sebagian besar sudah akurat, tetapi belum sinkron sehingga masih ada yang tumpang-tindih. Mestinya sudah ada pemisahan, mana keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bansos dari pemda DKI dan mana yang dari banpres Kemensos. Ada juga data baru dari RT/RW, tetapi tidak tercantum dalam daftar calon penerima bantu­an,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia, kemarin.

Muhadjir menjelaskan, pada rapat koordinasi sebelumnya antara kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Gubernur Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin mencapai 3,6 juta orang. Pemerintah pusat lalu sepakat memberi bantuan bagi sisa 2,5 juta warga.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan terjadi keterlam­batan dalam penyaluran ban­sos DKI tahap pertama. Dimulai pada 9 April dan target selesai 24 April, tapi baru 100% tersalurkan pada 25 April. Selain itu, data penerima bansos DKI disebut bermasalah karena banyak yang tidak tepat sasaran.

Menko PMK menyatakan akan terus memantau agar bantuan sampai ke masyarakat terdampak covid-19 yang benar-benar membutuhkan. Menurut rencana, penyaluran bansos presiden tahap kedua mulai dilakukan pada minggu ketiga Mei.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arif Nasruddin menjamin pendistribusian bansos tahap dua tidak akan terlambat. Pada tahap pertama telah dibagikan 1,2 juta paket kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) dengan nilai paket bansos Rp149 ribu. Bansos tahap kedua akan di­bagikan menjelang Lebaran dan diperkirakan jumlah penerima akan bertambah menjadi 2 juta KK dengan nilai bansos yang juga bertambah.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyebut pihaknya sudah mencoret lebih dari 30 ribu KK penerima bansos tahap pertama agar tak bisa lagi menerima bansos di tahap kedua. Itu dilakukan dalam upaya memperbaiki data penerima bansos DKI.

Ia mengakui ada KK yang merupakan warga mampu di data awal penerima bansos. Penyebabnya ialah data yang diperoleh juga berasal dari pekerja penerima upah (PPU) di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI.

Pembagian sembako

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin menyatakan pihaknya sudah berinisiatif lebih dulu membagikan paket sembako kepada warga rentan miskin terdampak covid-19, yakni sehari sebelum dimulainya pembatasan sosial berskala besar.

Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk bantuan sosial.

“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya, dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan sehingga Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” jelas Anies dalam keterangan resminya. (Des/Ins/Put/Mir/Bay/Ind/X-11)