Beda dengan Menkeu, Kemendagri: DKI Anggarkan Rp7,6 T buat Bansos

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menganggarkan lebih dari Rp7,6 triliun untuk bantuan sosial dalam menangani dampak dari pandemi Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menyampaikan DKI salah satu daerah yang paling besar mengganggarkan penanganan Covid-19 karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar jika dibandingkan daerah lain.  

Baca juga: PSBB, Jumlah Kendaraan Masuk ke Kota Padang Malah Naik

Adapun total anggaran untuk penanganan Covid-19 di provinsi DKI Jakarta lebih dari Rp10 triliun yang dibagi dalam tiga pos, yaitu penanganan bidang kesehatan sebesar Rp2,67 triliun, dampak ekonomi sebesar Rp500 miliar, dan jaringan pengaman sosial Rp7,6 triliun, Bansos masuk di dalamnya. Dana tersebut hasil alokasi anggaran tertentu atau refocusing dan realokasi APBD dan belanja tidak terduga. 

Rincian anggaran yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta ke Kemendagri berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga yang pada awalnya disepakati akan disalurkan untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat dan pemerintah pusat menyiapkan untuk sekitar 2,6 juta penduduk DKI penerima manfaat. 

"Hal ini sebaiknya ditanyakan ke kemenkeu mengenai hitung-hitungannya," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (7/5).

Ia pun menuturkan pemerintah provinsi DKI yang tahu persis jumlah sasaran penerima manfaat bansos apabila diketahui ada perubahan data penerima manfaat yang berdampak pada ketidakcukupan anggaran.

"Yang tahu pasti adalah pemda DKI. Kemendagri tidak tahu berapa jumlah penduduknya yang harus mendapat bansos," imbuhnya.

Seperti yang diberitakan, dalam rapat virtual bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Ibadah Trisuci Waisak di Makssar dengan Live Streaming

Dari 3,7 juta warga, 1,1 juta diantaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. 

Namun, seusai rapat kabinet, beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan data penerima bansos DKI tumpang tindih dengan bansos yang diberikan pemerintah pusat. (OL-6)