DPRD Ungkap Anies Masih Mampu Menganggarkan Bansos

DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial (bansos) tahapan berikutnya. Pemprov DKI baru menyalurkan sekali bantuan berupa sembako itu ke warga terdampak covid-19 sejak 9 April lalu.

"Kalau untuk bansos cukup (anggarannya), tapi covid-19 kan enggak sekedar bansos saja. Masih banyak kebutuhan, seperti rumah sakit, ventilator, yang mesti di-cover," ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono saat dihubungi, Jakarta, Kamis (7/5).

Pernyataan Mujiyono itu merespons soal keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bansos pada warga terdampak pandemi covid-19.

"Apabila isi paket sembako tetap sama, maka seharusnya Pemprov tidak ada masalah soal anggaran," ujar Mujiyono.

Diketahui harga isi paket sembako tahap pertama berjumlah Rp149.500. Kalau dikalikan empat tahap, maka berjumlah Rp598.000 per kepala keluarga (KK).

Jika jumlah tersebut dikalikan 1.194.633 KK penerima bantuan, maka total anggaran bansos mencapai Rp714 miliar. Angka tersebut bisa berubah, jika ada penambahan harga isi paket sembako dan jumlah penerima bansos di DKI.

"Cukuplah kalau empat kali ya (penyaluran bansos). Yang kita khawatirkan lebih dari empat kali, tapi semoga saja enggak. PSBB cepat selesai," jelas Mujiyono.

Baca juga: Tanggapi Srimul, DPRD Ungkit Utang Dana Bagi Hasil dari Pusat

Memang sejak 25 April, Pemprov DKI tidak menyalurkan bansos ke warga. Sepekan ini, warga mendapatkan paket sembako dari Kementerian Sosial. Penyaluran sembako tahap kedua dari DKI direncanakan seminggu sebelum lebaran.

Sebelumnya, dalam rapat kerja virtual dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada awalnya Pemprov DKI Jakarta mengaku sanggup untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya.

Sementara itu sebanyak 3,6 juta warga DKI Jakarta dikatakan telah ditalangi pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Namun, karena tidak sanggup, akhirnya DKI meminta bantuan pusat perihal bansos.

"Jadi, yang tadinya 1,1 juta adalah DKI dan 3,6 juta adalah pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta untuk dicover pemerintah pusat," jelas Sri Mulyani, Rabu (6/5). (OL-14)