Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Giri menjelaskan Kasatgas yang tidak lolos TWK hampir semua sedang menangani dan tengah mengungkap kasus korupsi besar.
Sebab sampai saat ini, Komisi VIII DPR RI mengaku belum menerima keterangan rinci dari Mensos Tri Rismaharini terkait data ganda penerima bantuan bansos Covid-19.
Menurut Zaenur Rohman dari Pukat UGM, suap yang dilakukan oleh pengusaha Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke tergolong kasus korupsi yang sangat jahat
Sekjen Kemensos Hartono Laras mengaku tidak mengetahui adanya permintaan dari Mensos soal anggaran kepada Matheus soal kegiatan di Labuan Bajo.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap proyek pengadaan bansos sembako covid-19 di wilayah Jabodetabek, hasilnya kemahalan sebesar Rp74 Miliar.
Hartono Laras, menyebut biaya pesawat charter yang digunakan mantan Mensos Juliari Peter Batubara menggunakan dana hibah.
Vonis yang menimpa Harry Van Sidabukke sama dengan penyuap Juliari Batubara lainnya, yakni Ardian Iskandar Maddanatja, yang juga terlibat kasus korupsi bansos covid-19.
Ardian Iskandar Maddanatja merupakan terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait rasuah bantuan sosial sembako Covid-19 di Kemensos.
Jaksa menuntut Harry dan Ardian agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing empat tahun penjara.
PEMUTAKHIRAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, sebagai perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia.
KPK memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara serta anak dan rekanan dalam kasus korupsi pengadaan bansos.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial.
Kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena didasari beberapa hal Seperti cairnya THR dan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
"KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin, itu ditunggalkan."
Pengaduan dugaan penyelewengan pemberian bansos covid-19 bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh KPK.
Risma menjelaskan sebanyak 21 juta orang itu tercatat sebagai penerima bansos tunai ganda.
Hari buruh sedunia tahun ini, kata Andri juga diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk bersinergi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, kriteria Kemiskinan harus ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk oleh kepala daerah.
Risma menyambangi Gedung KPK terkait perkembangan perbaikan data penerima bansos yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK.
Ali Fikri mengatakan belum bisa membeberkan secara detail lantaran pengembangan kasus masih di tahap penyelidikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved