Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Kepala Negara menekankan bahwa kebijakan subsidi tersebut tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah.
Rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Namun, KPU mengungkapkan Komisi II DPR telah menyetujui anggaran tersebut.
Perhatikan proses pengelola keuangan dengan berpedoman pada IKPA Tahun 2022 dengan lakukan percepatan pertanggung jawaban dan percepatan target output kegiatan.
Ada beberapa faktor yang membuat pembelian produk lokal oleh K/L dan pemda masih rendah. Seperti, harga produk yang belum bersaing.
Pemerintah kini terus menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian/lembaga hingga BUMN
Jokowi mengaku heran mengapa masih ada instansi pemerintahan yang tega menghambur-hamburkan uang yang berasal dari rakyat untuk membeli barang-barang impor.
Kemenkeu menilai ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Termasuk, mengkaji BKC pada BBM, ban karet, hingga detergen.
KLHK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,14 triliun untuk 2023. Dengan demikian, pagu anggaran KLHK pada 2023 yang tadinya Rp6,18 triliun menjadi Rp8,23 triliun.
Menurut Menkominfo pelaksanaan program yang berkesinambungan memang bisa dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Targetnya agar program tetap bisa berjalan dan memenuhi harapan rakyat.
Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 mencapai Rp8 Triliun khusus untuk tahun 2022.
"Kami meminta persetujuan kepada DPR menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp520 triliun."
"Berkaca pada efek periode terjadinya commodity boom pada 2011 dan 2012, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan memanfaatkan harga komoditas yang tinggi."
Komisi V DPR RI bersepakat akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kemendes PDTT) tahun anggaran 2023 untuk membiayai program prioritas nasional di bidang perdesaan
Hingga 26 Mei, penerimaan pajak negara sudah mencapai Rp679,99 triliun. Adapun penerimaan Pajak sepanjang Mei-Desember 2022 dipastikan tetap tumbuh.
Apabila utang dapat dikendalikan dan ditekan, beban bunga utang yang harus dibayar juga akan terkendali. Level utang Indonesia diketahui berada pada kategori yang aman.
Adanya kenaikan rasio utang di Indonesia utamanya disebabkan kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Penarikan utang juga untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin.
Adapun tujuh SUN yang dilelang tersebut merupakan SPN03220825 (new issuance), SPN12230526 (new issuance), FR0090 (reopening)
APBN, APBD dan anggaran perusahaan pelat merah harus dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri.
Pendapatan negara mencapai Rp853,6 triliun, lebih tinggi dari realisasi belanja sebesar Rp750,5 triliun.
Puan Maharani dinilai peduli pada rakyat kecil. Ini karena sikapnya mendorong agar anggaran subsidi dan bantuan tetap ada di RAPBN 2023.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved