Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan BLT untuk masyarakat. Namun kata dia, pemerintah harus mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara harga.
“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, harus ada cara lain,” kata Faisal saat dihubungi kemarin. Namun sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah.
“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” sebut Faisal.
Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran bansos sebesar Rp18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab, "Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa?”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.
Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. “Dan karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ ucap Faisal.
Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.
Baca juga: Pesan Menkeu Bagi Yang Mampu: Jangan Konsumsi BBM Subsidi
Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.
”Intinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol, sepanjang tidak akan kontrol yang bagus, terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras,” tandas Faisal.
Masyarakat terdampak
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite.
"Jika pun apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan itu benar, maka pertanyaannya apakah solusinya harga Pertalite harus dinaikkan dengan memangkas subsidi dan kompensasi?" ujar Nailul.
Nailul berpandangan jika Pertalite jadi naik, masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak yang paling terdampak. Menurutnya, saat ini tingkat inflasi sedang tinggi, dan akan semakin tinggi jika ada kenaikan harga Pertalite dan Solar.
"Masyarakat yang kaya tidak masalah inflasi mau naik sampai 7-8.5 persen. Masih ada pendapatan untuk bisa membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga sekarang. Tapi masyarakat miskin tidak mampu untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, ditambah kenaikan pendapatan juga tidak ada," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah juga mesti mempertimbangkan banyak hal jika memang ingin menaikkan BBM bersubsidi seperti mekanisme, besaran, jangka waktu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ataupun bantuan sosial (bansos).
"Walaupun ada BLT, berapa yang harus diberikan per kepala? Sampai kapan akan tetap diberikan? Kemudian bagaimana nasib untuk masyarakat rentan miskin yang sebelumnya tidak ada di daftar penerima bantuan? Itu kan semua harus dipertimbangkan," tegasnya.
Nailul berpendapat pemerintah bisa melakukan banyak hal ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, seperti realokasi anggaran, menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
"Malah saya rasa pemerintah ini masih ada surplus Rp100 triliun, menurut Bu Menkeu. Jadi itu bisa untuk menambah anggaran subsidi BBM. Ada juga kebijakan realokasi anggaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan juga pembatasan distribusi BBM seperti pengaturan siapa yang berhak beli, mana yang enggak. Bisa menggunakan skema pembatasan cc, dan lain sebagainya," pungkasnya.(Ant/OL-4)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
“Kami pastikan stok solar dalam posisi sangat aman," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Eko Kristiawan.
Junardi, 44, salah satu nelayan di Kampung Apung Kamal Muara harus mencari akal sejak pemerintah mengumumkan harga solar bersubsidi naik menjadi Rp 6.800 per liter.
KAPAL pengangkut BBM jenis solar terbakar di dermaga barat Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, (25/5), siang.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Scholz berada di UEA dalam rangkaian tur ke kawasan Teluk yang mencakup lawaran ke UEA, Arab Saudi dan Qatar untuk memburu sumber energi baru.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti wahyu Trenggono mengungkapkan, terdapat 100 ribu kapal yang melintasi perairan Indonesia setiap hari dan mengotori udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved