Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan subsidi energi tahun 2022 yang senilai Rp502 triliun mayoritas dinikmati oleh orang kaya ketimbang kelompok miskin, sehingga jika subsidi ditambah lagi sama artinya dengan mensubsidi orang kaya.
"Jadi memang kalau subsidi diberikan melalui barang dan barangnya dikonsumsi orang mampu ya kita mensubsidi orang mampu, meski memang ada juga orang tidak mampu yang merasakan tetapi porsinya kecil. Ini yang perlu dipikirkan," tutur Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, hari ini.
Ia memerinci dari subsidi solar senilai Rp143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Dengan demikian masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari subsidi ratusan triliun tersebut, terlihat dari total volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kiloliter, kelompok miskin hanya menikmati kurang dari 1 juta kiloliter.
Kondisi yang sama juga tercermin dari subsidi Pertalite senilai Rp93 triliun, Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 86 persen atau Rp80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air.
Baca juga: Dana tak Terduga di APBD Capai Rp14 Triliun, Menkeu: Bisa Redam Inflasi
Jika dilihat dari volume subsidi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter, sebanyak 15,8 juta kiloliter subsidi Pertalite dinikmati orang kaya, sedangkan hanya 3,9 juta kiloliter subsidi Pertalite yang dinikmati golongan 40 persen masyarakat terbawah.
"Jadi kalau nambah subsidi ratusan triliun lagi uangnya dari mana? Ini juga berarti menambah subsidi orang mampu lebih banyak lagi," tutur Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan subsidi energi sebesar Rp502 triliun kemungkinan akan habis sebelum akhir tahun 2022.
Perkiraan tersebut salah satunya berkaca dari kuota subsidi solar yang telah terpakai 9,88 juta kiloliter dari alokasi 15,1 juta kiloliter sejak Januari sampai Juli 2022. Adapun kemungkinan kuota tersebut akan habis di bulan Oktober 2022.
Kuota subsidi Pertalite pun sama, dari alokasi 23 juta kiloliter, subsidi yang telah terpakai adalah 16,4 juta kiloliter sampai Juli 2022, seiring dengan semakin masifnya mobilitas masyarakat. Dengan begitu diperkirakan kuota subsidi Pertalite akan habis pada September 2022.(OL-4)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan membuka peluang sanksi tegas.
KPK menggeledah kantor Ditjen Pajak Kemenkeu untuk mengusut dugaan suap perpajakan yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved