Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan subsidi energi tahun 2022 yang senilai Rp502 triliun mayoritas dinikmati oleh orang kaya ketimbang kelompok miskin, sehingga jika subsidi ditambah lagi sama artinya dengan mensubsidi orang kaya.
"Jadi memang kalau subsidi diberikan melalui barang dan barangnya dikonsumsi orang mampu ya kita mensubsidi orang mampu, meski memang ada juga orang tidak mampu yang merasakan tetapi porsinya kecil. Ini yang perlu dipikirkan," tutur Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, hari ini.
Ia memerinci dari subsidi solar senilai Rp143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Dengan demikian masyarakat miskin hanya menikmati porsi yang sangat kecil dari subsidi ratusan triliun tersebut, terlihat dari total volume subsidi solar sebesar 15,1 juta kiloliter, kelompok miskin hanya menikmati kurang dari 1 juta kiloliter.
Kondisi yang sama juga tercermin dari subsidi Pertalite senilai Rp93 triliun, Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 86 persen atau Rp80 triliun dinikmati 30 persen rumah tangga terkaya di Tanah Air.
Baca juga: Dana tak Terduga di APBD Capai Rp14 Triliun, Menkeu: Bisa Redam Inflasi
Jika dilihat dari volume subsidi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter, sebanyak 15,8 juta kiloliter subsidi Pertalite dinikmati orang kaya, sedangkan hanya 3,9 juta kiloliter subsidi Pertalite yang dinikmati golongan 40 persen masyarakat terbawah.
"Jadi kalau nambah subsidi ratusan triliun lagi uangnya dari mana? Ini juga berarti menambah subsidi orang mampu lebih banyak lagi," tutur Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan subsidi energi sebesar Rp502 triliun kemungkinan akan habis sebelum akhir tahun 2022.
Perkiraan tersebut salah satunya berkaca dari kuota subsidi solar yang telah terpakai 9,88 juta kiloliter dari alokasi 15,1 juta kiloliter sejak Januari sampai Juli 2022. Adapun kemungkinan kuota tersebut akan habis di bulan Oktober 2022.
Kuota subsidi Pertalite pun sama, dari alokasi 23 juta kiloliter, subsidi yang telah terpakai adalah 16,4 juta kiloliter sampai Juli 2022, seiring dengan semakin masifnya mobilitas masyarakat. Dengan begitu diperkirakan kuota subsidi Pertalite akan habis pada September 2022.(OL-4)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas tarif Donald Trump
Defisit APBN 2025 pada Maret setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) dan 16,9% dari proyeksi defisit anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong diakukannya kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan BUMN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi program Desa BRILian yang diinisasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas perihal pajak karbon.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved