Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menekan tingkat inflasi, utamanya dari komponen harga bergejolak (volatile food). Hal itu dapat dilakukan melalui penggunaan dana tidak terduga di APBD, yang saat ini mencapai Rp14 triliun.
"Dalam APBD, ada dana tak terduga sekitar Rp14 triliun. Sekarang ini baru digunakan sekitar Rp1,8 triliun. Ini sudah Agustus, sehingga itu harusnya bisa digunakan daerah secara aktif," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8).
Adapun dana tak terduga itu diketahui setelah Presiden Joko Widodo memanggil seluruh pimpinan kepala daerah. Mulai dari bupati, wali kota dan gubernur, selaku ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah administrasi masing-masing.
Baca juga: Wapres Yakin Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Bersifat Sementara
Sejumlah pihak dari kementerian yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) juga dipanggil, agar muncul sinergi untuk mengatasi inflasi yang belakangan meningkat. "Kemarin, baru saja kita rapat di Istana Kepresidenan. Bapak Presiden mengundang seluruh bupati, wali kota dan gubernur, supaya kita bekerja sama," imbuhnya.
Pemanfaatan dana tak terduga dari APBD harus dilakukan secara aktif untuk menekan peningkatan inflasi. Menurut Ani, dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pangan, hingga mengendalikan biaya distribusi dan transportasi.
Lebih lanjut, dia menkenkan bahwa pemanfaatan dana tak terduga APBD diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2022.
Baca juga: Presiden: Gunakan Dana Tidak Terduga untuk Tangani Inflasi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut komponen inflasi yang menjadi sorotan Indonesia adalah volatile food. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi volatile food mencapai 11,47% (yoy) dan memberi andil 1,92% (yoy) pada inflasi umum.
Kenaikan inflasi itu disebabkan oleh lonjakan harga pangan, yang sejalan dengan krisis pangan di tingkat global. Indonesia dikatakannya berupaya untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi volatile food ke level 6% pada tahun ini.
"Kalau inflasi pangan tidak bisa diatasi, ini akan berpengaruh pada inflasi inti. Kita berusaha agar tidak terjadi," pungkas Destry.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Pemprov Jatim gelar Operasi Pasar Murah di Sukodadi, Lamongan. Cek daftar harga beras SPHP, telur, dan cabai yang dijual jauh di bawah harga pasar hari ini.
Pantauan di Pasar Aviari Batu Aji, Pasar Mitra Raya Batam Center, dan Pasar Sagulung menunjukkan harga minyak goreng rakyat tersebut masih berada di kisaran Rp16.000 per liter.
Harga cabai rawit merah sempat di angka Rp100 ribu per kilogram, kemudian turu. 80 ribu per kilogram, dan saat ini kembali hampir Rp100 ribu per kilogram.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Azis Subekti memperingatkan pemerintah akan adanya risiko sistemik terhadap ekonomi Indonesia akibat memanasnya konflik Timur Tengah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved