Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menekan tingkat inflasi, utamanya dari komponen harga bergejolak (volatile food). Hal itu dapat dilakukan melalui penggunaan dana tidak terduga di APBD, yang saat ini mencapai Rp14 triliun.
"Dalam APBD, ada dana tak terduga sekitar Rp14 triliun. Sekarang ini baru digunakan sekitar Rp1,8 triliun. Ini sudah Agustus, sehingga itu harusnya bisa digunakan daerah secara aktif," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8).
Adapun dana tak terduga itu diketahui setelah Presiden Joko Widodo memanggil seluruh pimpinan kepala daerah. Mulai dari bupati, wali kota dan gubernur, selaku ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah administrasi masing-masing.
Baca juga: Wapres Yakin Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Bersifat Sementara
Sejumlah pihak dari kementerian yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) juga dipanggil, agar muncul sinergi untuk mengatasi inflasi yang belakangan meningkat. "Kemarin, baru saja kita rapat di Istana Kepresidenan. Bapak Presiden mengundang seluruh bupati, wali kota dan gubernur, supaya kita bekerja sama," imbuhnya.
Pemanfaatan dana tak terduga dari APBD harus dilakukan secara aktif untuk menekan peningkatan inflasi. Menurut Ani, dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pangan, hingga mengendalikan biaya distribusi dan transportasi.
Lebih lanjut, dia menkenkan bahwa pemanfaatan dana tak terduga APBD diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2022.
Baca juga: Presiden: Gunakan Dana Tidak Terduga untuk Tangani Inflasi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut komponen inflasi yang menjadi sorotan Indonesia adalah volatile food. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi volatile food mencapai 11,47% (yoy) dan memberi andil 1,92% (yoy) pada inflasi umum.
Kenaikan inflasi itu disebabkan oleh lonjakan harga pangan, yang sejalan dengan krisis pangan di tingkat global. Indonesia dikatakannya berupaya untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi volatile food ke level 6% pada tahun ini.
"Kalau inflasi pangan tidak bisa diatasi, ini akan berpengaruh pada inflasi inti. Kita berusaha agar tidak terjadi," pungkas Destry.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved