Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menekan tingkat inflasi, utamanya dari komponen harga bergejolak (volatile food). Hal itu dapat dilakukan melalui penggunaan dana tidak terduga di APBD, yang saat ini mencapai Rp14 triliun.
"Dalam APBD, ada dana tak terduga sekitar Rp14 triliun. Sekarang ini baru digunakan sekitar Rp1,8 triliun. Ini sudah Agustus, sehingga itu harusnya bisa digunakan daerah secara aktif," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8).
Adapun dana tak terduga itu diketahui setelah Presiden Joko Widodo memanggil seluruh pimpinan kepala daerah. Mulai dari bupati, wali kota dan gubernur, selaku ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah administrasi masing-masing.
Baca juga: Wapres Yakin Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Bersifat Sementara
Sejumlah pihak dari kementerian yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) juga dipanggil, agar muncul sinergi untuk mengatasi inflasi yang belakangan meningkat. "Kemarin, baru saja kita rapat di Istana Kepresidenan. Bapak Presiden mengundang seluruh bupati, wali kota dan gubernur, supaya kita bekerja sama," imbuhnya.
Pemanfaatan dana tak terduga dari APBD harus dilakukan secara aktif untuk menekan peningkatan inflasi. Menurut Ani, dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pangan, hingga mengendalikan biaya distribusi dan transportasi.
Lebih lanjut, dia menkenkan bahwa pemanfaatan dana tak terduga APBD diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2022.
Baca juga: Presiden: Gunakan Dana Tidak Terduga untuk Tangani Inflasi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut komponen inflasi yang menjadi sorotan Indonesia adalah volatile food. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi volatile food mencapai 11,47% (yoy) dan memberi andil 1,92% (yoy) pada inflasi umum.
Kenaikan inflasi itu disebabkan oleh lonjakan harga pangan, yang sejalan dengan krisis pangan di tingkat global. Indonesia dikatakannya berupaya untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi volatile food ke level 6% pada tahun ini.
"Kalau inflasi pangan tidak bisa diatasi, ini akan berpengaruh pada inflasi inti. Kita berusaha agar tidak terjadi," pungkas Destry.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved