Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya menggunakan dana tidak terduga yang tersedia di APBN, untuk menangani persoalan tingginya harga bahan pangan.
Anggaran tersebut, kata Presiden, dapat dimanfaatkan untuk menutup selisih biaya distribusi dari daerah sentra ke daerah-daerah yang membutuhkan atau kekurangan.
"Saya pernah ke Merauke. Kepala daerahnya menyampaikan bahwa beras melimpah di sana tapi tidak ada yang beli. Harganya juga murah, Rp6.000 per liter. Saya cek, ternyata benar. Kalau ada daerah lain yang kekurangan beras kenapa tidak ambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya transportasi mahal," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).
"Soal transportasi itu mestinya anggaran tidak terduga bisa digunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran, yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya distribusi."
Baca juga: Keputusan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Kasus HAM Disesalkan Keluarga Korban
Di masa yang sulit seperti sekarang, Jokowi meminta para menteri untuk tidak bekerja secara biasa-biasa saja. Cara-cara baru yang fleksibel dan inovatif harus dilakukan agar persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, termasuk penggunaan dana tidak terduga itu.
"Kita tidak boleh bekerja standar. Tidak bisa lagi karena keadaannya tidak normal. kita tidak boleh bekerja sesuai rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar Pakem," tegas mantan wali kota Solo itu. (P-5)
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga acuan atau BI Rate ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved