PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya menggunakan dana tidak terduga yang tersedia di APBN, untuk menangani persoalan tingginya harga bahan pangan.
Anggaran tersebut, kata Presiden, dapat dimanfaatkan untuk menutup selisih biaya distribusi dari daerah sentra ke daerah-daerah yang membutuhkan atau kekurangan.
"Saya pernah ke Merauke. Kepala daerahnya menyampaikan bahwa beras melimpah di sana tapi tidak ada yang beli. Harganya juga murah, Rp6.000 per liter. Saya cek, ternyata benar. Kalau ada daerah lain yang kekurangan beras kenapa tidak ambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya transportasi mahal," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).
"Soal transportasi itu mestinya anggaran tidak terduga bisa digunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran, yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya distribusi."
Baca juga: Keputusan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Kasus HAM Disesalkan Keluarga Korban
Di masa yang sulit seperti sekarang, Jokowi meminta para menteri untuk tidak bekerja secara biasa-biasa saja. Cara-cara baru yang fleksibel dan inovatif harus dilakukan agar persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, termasuk penggunaan dana tidak terduga itu.
"Kita tidak boleh bekerja standar. Tidak bisa lagi karena keadaannya tidak normal. kita tidak boleh bekerja sesuai rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar Pakem," tegas mantan wali kota Solo itu. (P-5)
