Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Alimin Abdullah meyayangkan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang semakin kecil untuk 2023. Pasalnya, di tengah ancaman krisis pangan dan perubahan iklim secara global, sektor pertanian harusnya terus diperkuat sehingga ketahanan pangan Indonesia tidak bermasalah.
“Kalau menurut saya anggaran 2023 ini masih terlalu kecil terhadap beban yang diberikan kepada Kementerian Pertanian yang menyangkut hajat hidup seluruh bangsa kita,” katanya dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam membahas rencana kerja anggaran (RKA) 2023 di Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Alimin menambahkan, tantangan pangan semakin hari semakin besar sehingga sektor pertanian perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Selain itu hingga saat ini penggunaan anggaran di Kementan juga selalu mendapatkan opini tertinggi dari BPK yang artinya anggaran dikelola dengan baik.
“Saya baru dengar ada kementerian 6 kali berturut –turut dapat WTP. Ini sesuatu yang luar biasa juga. Jadi saya mengakui sebetulnya pemerintah harusnya percaya kepada Kementerian Pertanian, kemampuannya mengelola dana jadi tidak harus khawatir untuk memberikan dana yang lebih banyak,” tambahnya.
Baca juga : IRRI: Misinformasi Penghargaan untuk RI tidak Perlu Diperlebar
Dalam Raker itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mengatakan telah mengkaji RKA Kementan 2023 dan menyatakan sangat setuju atas rencana yang sudah disusun. Diketahui pada 2023, Kementan fokus pada empat program yakni program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industry; program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta program dukungan manajemen.
“Setelah kami pelajari bersama rencana kerja sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di tahun 2022 ditingkatkan kemudian aspirasi dari para anggota DPR hampir semua diakomodir dengan keterbatasan anggaran yang ada,” ucap Hanan.
Bersamaan, Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka mengapresiasi keberhasilan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tiga tahun terakhir khususnya beras. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi sudah dilakukan dengan baik. Kedepan kesejahteraan petani harus ditingkatkan sehingga mampu naik kelas.
“Saya harus mengapresiasi bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam tiga tahun terakhir khususnya beras. Kita berharap bahwa kita bisa swasembada 2022, 2023 dan 2024 dan lima tahun berturut- turut. Kalo ini kita capai bukan hanya sertifikat IRRI yang kita capai tapi dari sertifikat FAO PBB,” tutup Suhardi. (RO/OL-7)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved