Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Alimin Abdullah meyayangkan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang semakin kecil untuk 2023. Pasalnya, di tengah ancaman krisis pangan dan perubahan iklim secara global, sektor pertanian harusnya terus diperkuat sehingga ketahanan pangan Indonesia tidak bermasalah.
“Kalau menurut saya anggaran 2023 ini masih terlalu kecil terhadap beban yang diberikan kepada Kementerian Pertanian yang menyangkut hajat hidup seluruh bangsa kita,” katanya dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam membahas rencana kerja anggaran (RKA) 2023 di Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Alimin menambahkan, tantangan pangan semakin hari semakin besar sehingga sektor pertanian perlu dipersiapkan dengan lebih baik. Selain itu hingga saat ini penggunaan anggaran di Kementan juga selalu mendapatkan opini tertinggi dari BPK yang artinya anggaran dikelola dengan baik.
“Saya baru dengar ada kementerian 6 kali berturut –turut dapat WTP. Ini sesuatu yang luar biasa juga. Jadi saya mengakui sebetulnya pemerintah harusnya percaya kepada Kementerian Pertanian, kemampuannya mengelola dana jadi tidak harus khawatir untuk memberikan dana yang lebih banyak,” tambahnya.
Baca juga : IRRI: Misinformasi Penghargaan untuk RI tidak Perlu Diperlebar
Dalam Raker itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mengatakan telah mengkaji RKA Kementan 2023 dan menyatakan sangat setuju atas rencana yang sudah disusun. Diketahui pada 2023, Kementan fokus pada empat program yakni program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industry; program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta program dukungan manajemen.
“Setelah kami pelajari bersama rencana kerja sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di tahun 2022 ditingkatkan kemudian aspirasi dari para anggota DPR hampir semua diakomodir dengan keterbatasan anggaran yang ada,” ucap Hanan.
Bersamaan, Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka mengapresiasi keberhasilan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tiga tahun terakhir khususnya beras. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi sudah dilakukan dengan baik. Kedepan kesejahteraan petani harus ditingkatkan sehingga mampu naik kelas.
“Saya harus mengapresiasi bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam tiga tahun terakhir khususnya beras. Kita berharap bahwa kita bisa swasembada 2022, 2023 dan 2024 dan lima tahun berturut- turut. Kalo ini kita capai bukan hanya sertifikat IRRI yang kita capai tapi dari sertifikat FAO PBB,” tutup Suhardi. (RO/OL-7)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Denpasar tersebut merupakan upaya pengendalian inflasi daerah
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved