Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH telah menambah dana subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi Rp502,4 triliun. Penambahan dilakukan untuk menutupi hitungan dalam asumsi yang meleset agar masyarakat tetap nisa mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau.
Namun belakangan ini, penambahan dana itu dirasa hanya bisa menutupi kebutuhan hingga Oktober 2022. Sebabnya, konsumsi BBM bersubsidi melonjak dan harga minyak mentah dunia berfluktuasi di atas perkiraan pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan alokasi tambahan dana yang saat ini diberikan untuk subsidi dan kompensasi energi itu terlampau besar. Ironisnya, mayoritas masyarakat yang memanfaatkan BBM bersubsidi adalah golongan mampu.
Padahal, kata dia, dana sebesar Rp502,4 triliun bisa digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lain yang jauh lebih bermanfaat ketimbang menyubsidi masyarakat mampu. "Ratusan triliun subsidi yang kita berikan yang menikmati adalah justru kelompok mampu, karena mereka mengonsumsi BBM itu," jelasnya.
Dari hitungan Kemenkeu, alokasi dana subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502,4 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk membangun 3.333 rumah sakit skala menengah. Satu pembangunan rumah sakit skala menengah diperkirakan menelan biaya Rp150 miliar.
Baca juga: Pengamat Migas: Pertalite Harus Diarahkan Agar Tepat Sasaran
Dengan dana subsidi dan kompensasi itu, pemerintah juga bisa menggunakannya untuk membangun 227.886 sekolah dasar, di mana setiap pembangunan memakan biaya Rp2,19 miliar.
Dana Rp502,4 triliun juga setara dengan pembangunan jalan tol sepanjang 3.501 kilo meter, di mana setiap kilo meternya memakan biaya Rp142,8 miliar. "Ini ruas tol baru, mungkin bisa menyelesaikan pembangunan ruas tol di Sumatera," kata Sri Mulyani.
Selain itu, dana Rp502,4 triliun juga setara dengan pembangunan 41.666 unit puskesmas, di mana setiap unitnya menelan biaya Rp12 miliar. Dengan kata lain, dana subsidi dan kompensasi energi itu bisa jauh lebih bermanfaat, alih-alih menjadi subsidi yang hanya dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Jadi dengan dana sebesar itu, bisa dibangun fasilitas tadi di seluruh pelosok, utamanya yang terluar yang memang jelas tidak menikmati subsidi Rp502 triliun itu. Ini adalah angka yang sangat besar dan real dan ini juga masih belum cukup," jelas Sri Mulyani. (OL-4)
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved