Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun masyarakat mampu dinilai masih menikmatinya. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi. Pasalnya, harga tersebut belum sesuai dengan harga keekonomian.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi, subsidi melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan. Pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan dengan konsumsi subsidi tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
Baca juga: Jokowi: Penaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
Pemerintah dikatakannya telah menghitung anggaran untuk menanggung subsidi dan kompensasi, khususnya BBM dan listrik. Apabila rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$100 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS, subsidi dan kompensai untuk gas, listrik hingga BBM bisa mencapai Rp653 triliun.
Namun, jika harga minyak mentah diasumsikan turun pada level US$95 per barel hingga Desember 2022, pemerintah masih harus mengeluarkan dana sekitar Rp647 triliun. Terhadap RUU APBN 2023, lanjut dia, Presiden pada Nota Keuangan telah mengasumsikan anggaran sebesar Rp336 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat
"Dengan tadi kenaikan (harga BBM bersubsidi) yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun. Kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023," imbuh Bendahara Negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan RUU APBN 2023 akan selesai pada akhir September 2022. Adapun draft RUU tersebut masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, yang milai berlaku pada Sabtu (3/9) ini.(OL-11)

Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level di atas US$100 per barel.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ekonomi Indonesia diyakini masih memilki ketahanan meski terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved