Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun masyarakat mampu dinilai masih menikmatinya. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi. Pasalnya, harga tersebut belum sesuai dengan harga keekonomian.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi, subsidi melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan. Pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan dengan konsumsi subsidi tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
Baca juga: Jokowi: Penaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
Pemerintah dikatakannya telah menghitung anggaran untuk menanggung subsidi dan kompensasi, khususnya BBM dan listrik. Apabila rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$100 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS, subsidi dan kompensai untuk gas, listrik hingga BBM bisa mencapai Rp653 triliun.
Namun, jika harga minyak mentah diasumsikan turun pada level US$95 per barel hingga Desember 2022, pemerintah masih harus mengeluarkan dana sekitar Rp647 triliun. Terhadap RUU APBN 2023, lanjut dia, Presiden pada Nota Keuangan telah mengasumsikan anggaran sebesar Rp336 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat
"Dengan tadi kenaikan (harga BBM bersubsidi) yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun. Kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023," imbuh Bendahara Negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan RUU APBN 2023 akan selesai pada akhir September 2022. Adapun draft RUU tersebut masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, yang milai berlaku pada Sabtu (3/9) ini.(OL-11)

Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved