Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
MESKI pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun masyarakat mampu dinilai masih menikmatinya. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi. Pasalnya, harga tersebut belum sesuai dengan harga keekonomian.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi, subsidi melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan. Pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan dengan konsumsi subsidi tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
Baca juga: Jokowi: Penaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
Pemerintah dikatakannya telah menghitung anggaran untuk menanggung subsidi dan kompensasi, khususnya BBM dan listrik. Apabila rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$100 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS, subsidi dan kompensai untuk gas, listrik hingga BBM bisa mencapai Rp653 triliun.
Namun, jika harga minyak mentah diasumsikan turun pada level US$95 per barel hingga Desember 2022, pemerintah masih harus mengeluarkan dana sekitar Rp647 triliun. Terhadap RUU APBN 2023, lanjut dia, Presiden pada Nota Keuangan telah mengasumsikan anggaran sebesar Rp336 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat
"Dengan tadi kenaikan (harga BBM bersubsidi) yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun. Kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023," imbuh Bendahara Negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan RUU APBN 2023 akan selesai pada akhir September 2022. Adapun draft RUU tersebut masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, yang milai berlaku pada Sabtu (3/9) ini.(OL-11)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved