Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MESKI pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun masyarakat mampu dinilai masih menikmatinya. Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi. Pasalnya, harga tersebut belum sesuai dengan harga keekonomian.
"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati mereka yang punya mobil. Jadi, subsidi melalui komoditas, seperti BBM, tidak bisa dihindarkan. Pasti dinikmati kelompok yang memiliki kendaraan dengan konsumsi subsidi tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
Baca juga: Jokowi: Penaikan Harga BBM Pilihan Terakhir Pemerintah
Pemerintah dikatakannya telah menghitung anggaran untuk menanggung subsidi dan kompensasi, khususnya BBM dan listrik. Apabila rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$100 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar AS, subsidi dan kompensai untuk gas, listrik hingga BBM bisa mencapai Rp653 triliun.
Namun, jika harga minyak mentah diasumsikan turun pada level US$95 per barel hingga Desember 2022, pemerintah masih harus mengeluarkan dana sekitar Rp647 triliun. Terhadap RUU APBN 2023, lanjut dia, Presiden pada Nota Keuangan telah mengasumsikan anggaran sebesar Rp336 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
Baca juga: Ekonom: Waktu Penaikan Harga BBM Subsidi tidak Tepat
"Dengan tadi kenaikan (harga BBM bersubsidi) yang diumumkan oleh Menteri ESDM, kita kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun. Kurang bayar tahun ini yang masuk ke 2023," imbuh Bendahara Negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan RUU APBN 2023 akan selesai pada akhir September 2022. Adapun draft RUU tersebut masih dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, yang milai berlaku pada Sabtu (3/9) ini.(OL-11)
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved