Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia menilai kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000 sudah tepat. BLT yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan pengalihan dari subsidi BBM.
"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," kata Rico dalam keterangannya, Jumat (2/9).
BLT merupakan salah satu dari tiga bentuk bantuan sosial (Bansos) yang digulirkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Selain BLT yang diberikan kepada 20,65 juta masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) yang totalnya berjumlah Rp12,4 triliun, bansos juga diberikan kepada penerima upah maksimal Rp3,5 juta dengan total senilai Rp9,6 triliun dan bansos untuk pemerintah daerah senilai Rp2,17 triliun. Total bansos yang digulirkan sebesar Rp24,17 triliun.
Rico menegaskan, keputusan pemerintah itu semata-mata demi menjaga negara dan membela masyarakat miskin untuk mendapatkan haknya. Sehingga, sangat wajar jika pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan subsidi BBM tersebut berupa BLT. Rakyat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan pokoknya.
"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," imbuh Rico.
Baca juga: Surya Paloh: Pemilu 2024 Momentum Krusial Bagi NasDem
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu mengatakan, pengalihan subsidi BBM sudah tepat karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.
"Mengapa saya anggap tepat? Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," jelasnya.
Belum lagi, imbuh Rico, adanya praktik yang tidak terlihat seperti penimbunan BBM yang dilakukan oknum-oknum spekulan dengan mengambil kesempatan dari selisih harga Pertamina yang berada jauh di bawah kompetitornya.
"Makanya sudah sering saya sampaikan, aparat penegak hukum sangat diharapkan bisa berperan aktif mengawal BBM bersubsidi ini, sehingga spekulan tidak gampang mengambil keuntungan dari selisih harga Pertamina yang jauh di bawah kompetitornya," tegas Rico.
Jumlah uang BLT yang akan didapatkan masyarakat sebesar Rp150.000 per bulan dan diberikan selama 4 bulan. Sehingga secara total setiap penerima akan mendapat Rp600.000. Dana tersebut akan diterima dua kali yakni masing-masing sebesarRp300.000.(OL-4)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved