Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH masih berhati-hati dalam menutuskan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdisi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah sebelum secara resmi mengumumkan kebijakan tersebut.
"Paling tidak ada tiga yang selalu menjadi pertimbangan pemerintah, Pertama daya beli masyarakat. Pemerintah ingin supaya daya beli masyarakat tidak terlalu terganggu," ujar Edy ketika dihubungi, Jumat (2/9).
Edy menjelaskan apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, pasti akan berdampak pada harga barang lain. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan berapa besar dampak tersebut pada daya beli masyarakat. Guna memitigasi atau meminimalkan dampak tersebut, Edy mengatakan pemerintah telah memutuskan mempertebal bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah.
Pertimbangan kedua, imbuhnya, keuangan negara. Selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), papar Edy, menanggung beban cukup besar untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi khususnya BBM. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, papar Edy, anggaran untuk subdisi dan kompensasi energi sekitar 16,2% dari total belanja atau senilai Rp502,4 triliun.
"Itu membebani APBN yang merupakan uang rakyat. Ini yang harus dijaga. Anggaran untuk subdisi dan kompensasi energi sekitar 16% dari total belanja. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk gaji pegawai hanya sekitar 14% atau anggaran kesehatan sebesar 5% dari total belanja," papar Edy.
Baca juga: Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah
Pertimbangan ketiga, sambung Edy, kesehatan keuangan dari badan usaha dalam hal ini PT. Pertamina. Ia mencontohkan harga jual BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.650 per liter. Padahal harga keekonomiannya di atas harga tersebut (sekitar Rp 17.100 per liter).
"Pertamina merugi jika dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemerintah menutupnya melalui subdisi atau kompensasi," terang Edy.
Edy menjelaskan untuk menyeimbangkan tiga pertimbangan tersebut tidak mudah. Pemerintah, imbuhnya, perlu melakukan analisa agar keputusan tersebut tepat. Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya akan memutuskan. Namun, ia mengakui tidak mengetahui keputusan apa yang akan diambil serta kapan hal itu akan disampaikan pada publik.
"Terus terang kami belum tahu," ucapnya.
Edy juga menyebut ada opsi yang juga tengah dipertimbangkan pemerintah yakni pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Meski ia menegaskan belum tentu opsi kebijakan tersebut akan diambil. Pertamina sebelumnya telah menerapkan pendataan melalui aplikasi My Pertamina bagi masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite, harus yang telah terdaftar dalam basis data Pertamina.
Edy mengatakan kendaraan umum semestinya masuk dalam kelompok yang dapat membeli BBM bersubsidi. Namun, untuk kendaraan pribadi, opsi pembatasan dapat dilakukan seperti berdasarkan spesifikasi misalnya, sebut Edy, kendaraan kriteria mesin dengan cubicle centimeter (cc).
"Itu masuk dalam pembahasan menjadi salah satu pilihan. Tapi belum tentu akan diambil," ucap Edy.(OL-4)
Fuel Terminal (FT) Cikampek melakukan Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved