Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DEPUTY Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan strategi pemerintah tersebut perlu dikombinasikan dan disinergikan untuk menurunkan angka inflasi pangan secara efektif.
"Sebenarnya beberapa strategi dari pemerintah tersebut memang perlu dikombinasikan," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Meski demikian, menurut Eko, ada hal yang patut segera dilakukan yakni mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum untuk pengendalian inflasi.
Pemerintah juga penting untuk menyediakan ruang penyimpanan (cold storage) di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan. Selain itu, operasi pasar juga harus dimaksmalkan agar bisa lebih tepat sasaran.
"Namun, beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan DTU untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan, serta operasi pasar tepat sasaran," terangnya.
Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. Menko Airlangga meminta kepala daerah yang angka inflasinya di atas nasional untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%.
Eko menilai memang GNPIP berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Meski demikian, agar kerja GNPIP semakin optimal, perlu dukungan
GNPIP memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas stakeholders di daerah. Namun demikian tetap diperlukan amunisi anggaran untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi stabilisasi harga di daerah, seperti DAK, DTU tersebut," pungkas Eko.
Baca juga: NasDem Nilai Tepat Pengalihan Subsidi BBM ke BLT
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai rekomendasi aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya ekstra untuk menstabilkan harga dan ketahanan pangan.
Pasalnya, 27 provinsi, 66 Kabupaten/Kota yang angka inflasinya masih diatas nasional. “Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%,” tegas Menko Airlangga.
Rekomendasi tersebut yakni perluasan kerja sama antar daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar, dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN.
Selain itu juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
“Dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masingmasing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” jelas Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
Deflasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatkan, trend tahunan menunjukkan Kuartal III biasanya terjadi penurunan atau bahkan deflasi. Namun hal ini tidak akan bertahan lama jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.
“Level (inflasi) tahunan ini bisa berubah ketika ada yang diluar kebiasaan, faktor kebijakan. Atau faktor eksternal. Kebijakan misalnya jika kenaikan BBM pada bulan September, itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3% dalam satu bulan, kalau dia naik 30% ya,“ kata Faisal saat berbincang hari ini ( 2/9).
Faisal menambahkan, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah. “Jika pemerintah pusat mengatakan agar supaya daerah menekan inflasi, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain. Mengontrol Produksinya dan stok, jangan sampai ada kekurangan,” jelas Faisal.
Namun pemerintah daerah pasti akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi mereka jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
“Kalau BBM dinaikkan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah,” tandas Faisal.(OL-4)
Rencana operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya pencegahan akan dilaksanakan di enam provinsi rawan karhutla.
Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah pada tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha.
Kolombia berencana mengurangi sebagian dari 166 kuda nil yang diimpor Pablo Escobar tahun 1980an guna mengendalikan populasinya di Sungai Magdalena.
Penerapan nilai ekonomi karbon diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, dan transparan.
Dosen IPB Dr. Arinana, S.Hut, MSi menyampaikan tentang semakin kurangnya kayu alami dengan tingkat keawetan kayu di atas 5 tahun.
Kementan terus melakukan monitoring perkembangan budidaya padi di daerah, khususnya bergerak cepat mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
RENDAHNYA serapan belanja negara dan pemerintah daerah jelang tutup buku tahun anggaran menjadi isu menahun. Padahal dua komponen itu dapat memantik geliat perekonomian dalam negeri.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran menteri/kepala lembaga serta kepala daerah untuk belanja pengadaan mebel di lingkungan kerja masing-masing dari dalam negeri.
"masalah-masalah seperti ini harus diberikan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pemda selalu mengeluh soal terlambatnya pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk teknis,"
Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved