Rasio Utang Turun, Kinerja APBN 2021 Dinilai Cukup Baik

KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dianggap lebih baik ketimbang tahun lalu. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan rasio utang pemerintah hingga akhir tahun lalu.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).

Dia menyampaikan, pada 2021 pemerintah berhasil menurunkan besaran pembiayaan utang sebesar Rp306,9 triliun dari target Rp1.177,4 triliun. Dus, realisasi pembiayaan utang sepanjang 2021 mencapai Rp870,5 triliun.

"Penurunan realisasi dari target ini merupakan langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang pemerintah, serta untuk memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah dan jangka panjang," tutur Sri Mulyani.

Penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan saldo anggaran Lebih sebesar Rp128,2 triliun dari yang direncanakan sebelumnya, Rp15,7 triliun, menjadi Rp143,9 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, saldo anggaran lebih (SAL) sesuai dengan pengaturan penggunaannya dalam UU APBN juga berfungsi sebagai bantalan fiskal bagi pelaksanaan anggaran.

Karenanya, pemerintah secara berkala melakukan perhitungan dan kalibrasi besaran SAL ideal dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan, estimasi realisasi belanja dan potensi kebutuhan pembiayaan.

Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang di akhir 2021 pada 40,7% PDB. Bahkan angka terbaru pada Juli 2022 lebih rendah menjadi 37,9% PDB.

"Ini menunjukkan efektivitas kebijakan APBN yang sangat baik bahwa dalam waktu singkat, Indonesia telah mampu menurunkan kembali rasio utangnya," terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pemerintah memperhatikan rekomendasi DPR untuk melakukan perbaikan kinerja dan akurasi pelaksanaan APBN. Sehingga tercipta efisiensi pendanaan anggaran yang ditunjukkan dengan jumlah SiLPA dan SAL yang lebih efisien dan mendukung konsolidasi fiskal.

Meskipun masih dalam kerangka penanganan pandemi, pemerintah disebut telah berupaya untuk membuat estimasi yang lebih presisi sehingga SiLPA 2021 Rp96,6 triliun menjadi lebih rendah, turun 60,64% dibandingkan SiLPA 2020 yang sebesar Rp245,6 triliun.

SiLPA 2021 ini selanjutnya akan dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran 2022 maupun 2023 baik dalam kerangka dukungan likuiditas pemerintah (cash management) maupun dukungan pembiayaan (debt management), sehingga cost of fund dapat ditekan, dan APBN dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. (OL-8)