Jalur Mandiri Sulit Dihapus, Perketat Pengawasan Opsinya

ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menilai Penerimaan Mahasiswa Baru (PM) melalui jalur mandiri sulit untuk dihapus karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak tergantung pada APBN, sehingga jika jalur mandiri dihentikan maka darimana biaya untuk pengembangan.

Sebelumnya banyak pihak mulai dari legislatif hingga pengamat pendidikan mengkritisi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang perlu dirombak.

"Balik lagi, ketika universitas memerlukan dana untuk pengembangan itu maka pemerintah kan memberikan keleluasaan. Tapi balik lagi, pengawasan terhadap proses jalur mandiri, itu yang paling penting sebetulnya dan juga pengelolaan tata kelola di universitas itu yang jadi kendala," kata Indraza usai konerensi pers secara di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Tes masuk jalur mandiri merupakan hal biasa, apalagi lembaga pendidikan juga memerlukan dana dan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah jalur mandiri.

"Tapi ini yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum di dalam universitas, dan juga baik dimulai dari mengubah aturan ataupun juga ya hal-hal lain. Misalnya, aturannya sudah jelas tapi di belakang main di belakang itu banyak," ungkapnya, kala merespons kasus suap PMB jalur mandiri di Universitas Lampung yang menyeret rektor dan sejumlah pejabat kampus lainnya.

Sehingga yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tes masuk jalur mandiri adalah sistem dan pengawasannya secara menyeluruh. Program pencegahan baik maladministrasi maupun korupsi harusnya bisa dilakukan oleh semua lembaga.

"Jadi kami akui juga bahwa pengawasan-pengawasan ini dilakukan sendiri atau masih banyak melakukan sendiri-sendiri seperti KPK melakukan sendiri, Ombudsman melakukan sendiri, BPK kemudian BPKP juga melakukan sendiri-sendiri, harusnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik itu kan bisa liat semuanya dari berbagai sudut dan kita harusnya bekerjasama," jelasnya.

"Masalah pendidikan itu banyak mulai dari tata kelola, sistem masuk, sistem keluar kami juga tidak bisa semuanya tapi sebisa mungkin semaksimal mungkin kami lakukan," tambahnya.

Dirinya berharap universitas lainnya yang sudah melakukan rapat koordinasi juga dengan Kemendikbud-Ristek atau Kemenag bisa sedikit mendorong untuk lebih ketat dalam hal pengawasan. (H-2)