Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai secara umum persoalan timbangan tidak menjadi isu dalam kunjungannya ke beberapa titik stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan pangkalan elpiji subsidi di wilayah Yogyakarta. Semuanya dipastikan bukan karena kekurangan atau kelebihan timbangan.
"SPBE sudah menerapkan semua prosedur, tabung yang rusak dan expired langsung diperbaiki. Tabung yang bocor sudah disingkirkan. Masyarakat betul-betul mendapatkan tabung elpiji dengan jaminan kualitas dan keamanan yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Yeka.
Sebelumnya, Yeka melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, Jumat (21/6). Kegiatan itu juga dihadiri VP Retail Sales LPG Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Kementerian ESDM Christina Meiwati Sinaga, dan Tim Pengawasan Metrologi Legal dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perdagangan.
Baca juga : Pengguna Elpiji 3 Kg Didata secara Digital untuk Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran
Kunjungan tersebut ditutup dengan kegiatan focus group discussion (FGD) pengawasan penyaluran elpiji 3 kg bersama perwakilan dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perwakilan SPBE dan pangkalan elpiji di Kantor Sales Area Yogyakarta PT Pertamina Patra Niaga, Yogyakarta.
Yeka merasa puas dalam kunjungannya kali ini di SPBE Jatirata Mitra Mulya. Dia juga mengharapkan SPBE lainnya dapat mengikuti prosedur yang sudah ditentukan agar kualitas tetap terjaga.
Putut Andriatno, menambahkan kunjungan langsung ke SPBE dan pangkalan bertujuan melihat langsung kondisi penyaluran elpiji khususnya tabung bersubsidi. "Melihat proses distribusi elpiji mulai dari SPBE hingga ke pangkalan. Alhamdulillah hasil kunjungan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Baca juga : Mendag Sebut Pengawasan di SPPBE Cimahi Dilakukan Ketat
Untuk di SPBE, terang dia, telah dilakukan pengukuran dan penimbangan. Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi dan kondisi pelayanan di pangkalan juga sudah baik, semisal stok aman, kemudian dilakukan penimbangan dan hasilnya bagus.
"Sebagai erusahaan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan elpiji 3 kg, kami berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menerima elpiji 3kg sesuai dengan haknya. Jadi masyarakat menerima elpiji dengan mudah dan dengan berat yang sesuai ketentuan," tambah Putut.
Pada proses tinjauan langsung tersebut, pimpinan Ombudsman beserta rombongan juga mengecek pelaksanaan pendataan konsumen elpiji 3 kg. “Agar membuat penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dengan program Subsidi Tepat LPG, Pertamina juga mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) untuk turut ikut melakukan pengawasan pendistribusian elpiji termasuk elpiji 3 kg,” ucap Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebut pihaknya akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran elpiji 3 kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat. (J-2)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru mencapai 15% sejak awal pembangunannya memunculkan ketidakpastian penugasan ASN
Pertamina Patra Niaga mendata pengguna elpiji 3 kilogram (kg) untuk mendukung penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag dan Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan pengisian tabung elpiji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved