Pemerintah Harus Pastikan Kepastian ASN di IKN

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru mencapai 15% sejak awal pembangunannya memunculkan ketidakpastian penugasan ASN yang akan bertugas di sana.

Ketua Umum DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan pemindahan ASN menjadi permasalahan tersendiri yang rumit. Pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakpastian ini dan tetap mengirimkan ASN ke IKN dengan memenuhi segala fasilitas dan pemecahan masalah yang dihadapi ASN di sana.

"Persoalan ASN ini rumit. Sebaiknya tetap mengirimkan ASN ke sana. Karena kalau ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan internasional termasuk untuk investasi," ujarnya, Kamis (18/7).

Baca juga : Jokowi akan Berkantor di IKN Juli 2024, Progres Kantor Presiden Capai 84%

Secara teknis pemerintah sudah menyiapkan semuanya untuk memindahkan ASN ke IKN. Namun dengan pembangunan yang baru 15% juga akan menimbulkan kendala yang pasti dihadapi para ASN yang akan bertugas di sana.

"Mappingnya itu sudah siap. Tapi memang kendalanya banyak. Maka saran saya

berbasis elektronik saja dulu. Jadi ASN yang dikirim ke sana itu bertahap dan berkaitan dengan pelayanan digital saja atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"

Kendala yang dihadapi ASN di IKN termasuk dengan kesehatan psikologi para ASN. Trubus pun telah mengusulkan pada pemerintah untuk diberikan advokasi terkait hal ini.

"Di mata mereka yang terbayang bukan kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tapi ada ketakutan teknis. Maka saya mengusulkan ada advokasi dari psikologi karena ada depresi juga di sana. Ujungnya nantinya tidak akan berkinerja ASN di sana dalam jangka pendek ini. Dan pelayanan akan alakadarnya saja," tukasnya. (Sru/Z-7)