Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengungkap progres pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkantor di IKN pada Juli mendatang.
"Kantor presiden (progres) di atas 80%, sudah 84%," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Diana menyebut pemasangan bilah-bilah besi yang membentuk kepak sayap garuda akan rampung pada 27 Juni mendatang. Selain itu, beberapa interior pemanis kantor presiden mulai terpasang.
Baca juga : Pemerintah Pastikan tidak Ada Perubahan Target Pembangunan IKN
Ia menilai dengan progres tersebut, Presiden sudah dapat berkantor pada Juli 2024. Pihaknya juga tengah mengebut pembangunan lapangan upacara.
"Iya, insya Allah (Juli kantor presiden sudah bisa digunakan)," terangnya.
Presiden Jokowi optimistis bisa berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Juli 2024. Setelah pasokan air baku tersedia.
"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, dalam rekaman yang diterima di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024. (P-5)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung
KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.
Penguatan infrastruktur bagi lembaga negara menjadi prioritas utama Presiden saat ini.
IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved