Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
TAHUN 2024 bukan saja bakal menjadi tahun politik dimana Indonesia bakal memiliki Presiden baru.
Tahun itu bakal pula menjadi tahun terakhir berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, yang ditetapkan melalui UU No 17 Tahun 2007 pada era pemerintahan SBY.
Dilandasi keinginan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan, serta munculnya kekhawatiran bahwa energi masyarakat politik lebih banyak terserap ke isu pemilu, sejumlah guru besar dan akademisi se-Indonesia yang berhimpun dalam Forum 2045 berencana menggelar “Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045” pada Oktober mendatang di Jakarta.
“Kalangan akademisi bersama seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi dalam penyusunan cetak biru pembangunan Indonesia ke depan," kata Ketua Forum 2045, Dr. Untoro Hariadi, Kamis (1/9) dalam keterangan tertulisnya.
"Apalagi, rencana pembangunan ke depan bermakna sangat strategis karena pada tahun 2045 usia Indonesia tepat seabad,” jelas Untoro .
Baca juga: BPS: Penaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi
Menurut Untoro, di usia republik yang mendekati seratus tahun ini, publik perlu mengevaluasi sejauh mana bangsa ini bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai tercantum dalam UUD 1945.
“Jika memang masih banyak tujuan berbangsa yang belum terengkuh, kita perlu bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa tercapai,” lanjutnya.
Karena itulah, kata Untoro, penyusunan rencana pembangunan, apalagi yang berdimensi panjang, seharusnya melibatkan lebih banyak kalangan.
Semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat menyumbangkan gagasan akan semakin memperkaya perspektif pembangunan.
Hal tersebut juga bisa menghindarkan bangsa dari potensi konflik yang dipicu berbagai program pembangunan.
“Dalam beberapa dekade terakhir, rakyat masih sering menjadi korban pemiskinan dan penggusuran dari kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai bangsa yang semakin matang, hal semacam itu seharusnya tak terjadi lagi,” jelas dosen Universitas Janabadra tersebut.
Seruan Forum 2045 untuk mengajak berbagai kelompok bangsa berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan ini merupakan upaya high politics yang semestinya direspon positif oleh pemerintah dan partai-partai politik.
“Melalui Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045, kami juga ingin mencari format baru bagi hubungan kalangan akademisi dengan masyarakat politik dan mungkin juga kelompok bisnis. Di era yang penuh tantangan dewasa ini, suara moral dari kampus harus lebih sering hadir ke tengah publik,” tandasnya.
Rencana simposium tersebut telah mendapat respon positif dari ilmuwan, akademisi, dan pegiat sosial dari berbagai latar belakang dan organisasi.
Misalnya saja, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Universitas Proklamasi 45, Universitas Bung Hatta, Universitas Janabadra, Institut Harkat Negeri, Universitas Negeri Jakarta, Institut Kahade, Universitas Samawa, Universitas Paramadina, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Pusat Studi Pendidikan IKA Universitas Negeri Yogyakarta. (RO/OL-09)
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof Dr Kuat Puji Prayitno, SH, MHum, menyatakan telah membentuk Tim Pemeriksa yang beranggotakan tujuh orang untuk mengusut dugaan tersebut.
UNIVERSITAS Chung di Malang, Jawa Timur, mengukuhkan Prof. Dr. Pieter Sahertian, M.Si sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Prof. Dr. Anna Triwijayati, M.Si, Senin (7/7).
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Riset Akademik dalam Olahraga Prestasi Studi yang dilakukan Reilly, Bangsbo, dan Franks (2000) mencatat bahwa olahraga prestasi tidak lagi sekadar ajang unjuk kekuatan fisik dan bakat alami.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Keberlanjutan organisasi tak hanya ditentukan teknologi dan sistem, tetapi juga oleh pemimpin yang mampu menjawab tantangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
UIII meluncurkan Indonesian Institute for Human Fraternity, sebuah lembaga yang akan mengawal penerjemahan nilai-nilai persaudaraan manusia ke dalam kebijakan dan program konkret.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Binus University meluncurkan Program Studi Digital Media Communication di kampus Alam Sutera.
Akreditasi dari LAM Teknik bukan sekadar status administratif, tetapi pemicu nyata perubahan mutu pendidikan teknik di Indonesia.
Arief Kusuma menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan penguatan tata kelola kelembagaan sebagai kunci utama dalam mentransformasi PTS menjadi institusi yang tangguh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved