Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Data terkini penerima bantuan sosial sampai sekarang masih belum up to date dan ada di banyak K/L, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur bantuan sosial dari seluruh lembaga."
Kemenkeu telah melakukan penempatan dana di 4 Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun. Dana ini akan disalurkan dalam bentuk kredit ke pelaku usaha.
Empat bank BUMN anggota Himbara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, telah menerima penempatan dana dari pemerintah tersebut.
Pemerintah berharap perbaikan ekonomi terjadi mulai pada kuartal ketiga tahun ini.
Menurut Riefky, pandemi Covid-19 ikut memberikan berkah karena pemerintak dipaksa melakukan efisiensi anggaran semaksimal mungkin.
Selain itu, Menurutnya, ada juga ada faktor kementerian tidak maksimal dalam merencanakan program kerja dalam satu tahun.
"Kami di tahun ini menunda beberapa pekerjaan. Bukan membatalkan tapi menunda yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita prioritaskan di tahun 2021."
Pihaknya akan terus menjalankan penugasan proyek Tol Trans Sumatra dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah ke Hutama Karya sebagai pengembang tol sebesar Rp11 triliun.
“Defisit APBN (2021) mencapai Rp971,2 triliun atau dalam hal ini menurun dari tahun 2020 yang defisitnya diperkirakan mencapai Rp1.039,2 triliun."
"Tidak ada pemangkasan atau pengurangan anggaran kesehatan, alokasinya tetap Rp87,55 triliun."
"Pagu anggaran Kemenhub sebanyak RpRp45,66 triliun. Sedangkan pagu kebutuhan sebesar Rp75,74 triliun dan masih terdapat kekurangan Rp30,14 triliun," kata Menhub Budi Karya Sumadi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal adanya perubahan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan semesta pemeriksaan (audit universe) untuk pengelolaan keuangan negara terkait penanganan covid-19 pada 2020.
Ditargetkan, hingga akhir September, penyaluran berbagai bantuan bisa terus ditingkatkan hingga secara total menyentuh Rp100 triliun.
Anggaran yang semula hanya Rp15,23 triliun dan berasal dari APBD kini menjadi Rp20,46 triliun dengan tambahan APBN.
Pelatihan vokasi secara masif, kata Agus dianggap penting untuk pengembangan SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor industri.
Alhasil, belanja tersebut tidak menghasilkan nilai tambah dan minim dampak terhadap perekonomian nasional. Pandemi covid-19 pun menjadi momentum untuk perbaikan belanja.
Banyak ahli epidemiologi yang menyatakan karena penanganan COVID-19 yang masih lambat hingga saat ini, diperkirakan puncak pandemi baru akan berlangsung di tahun 2021
Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 13,7% (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.342,25 triliun yang tumbuh 2,25% dari September 2018.
Pemerintah akan mengenjot pelaksanaan belanja negara sejak awal tahun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved