Pengamat: Butuh Kemauan Politik DPRD untuk Bangun Trotoar

Ahli perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebut pemerintah daerah harus didukung kemauan politik legislatif agar bisa konsisten membangun trotoar. Pasalnya dalam penyusunan anggaran, DPRD ikut andil untuk menentukan nilai anggaran yang dialokasikan ke berbagai sektor termasuk pembangunan infrastruktur.

Ia teringat pada ribut-ribut penyusunan Rancangan APBD 2020 yang dilangsungkan selama November hingga Desember 2019 lalu. Menurutnya, saat itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus mati-matian mempertahankan pengajuan anggaran untuk pembangunan trotoar senilai Rp1,2 triliun serta pembangunan jalur sepeda senilai Rp73 miliar.

"Perlu dukungan dari DPRD juga agar pembangunan trotoar ini menjadi prioritas. Banyak konflik kepentingan. Teman-teman DPRD harus kompak dengan SKPD," kata Nirwono dalam diskusi virtual bertajuk 'Memerdekakan Pejalan Kaki', Kamis (27/8).

Selain itu, ia juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta harus berkolaborasi dengan swasta dalam pembangunan trotoar.

Baca juga: Baru 11% Trotoar Dibangun di Jakarta

Untuk kedua persoalan itu, solusinya adalah Pemprov DKI Jakarta harus rajin berkoordinasi dengan legislatif dan dengan pihak swasta.

"Koordinasi dan kolaborasi dengan swasta menjadi penting agar ini bisa terlaksana," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meminta agar pembangunan trotoar selalu berkoordinasi dengan semua pihak agar ramah terhadap semua kalangan. Menurutnya, trotoar tak hanya ramah bagi baik lansia, tapi juga harus ramah bagi ibu hamil dan penyandang disabilitas.

"Bangun trotoar yang aman dan nyaman agar tidak bias gender. Ramah bagi semua kalangan, sehingga orangtua pun tidak khawatir ketika berjalan kaki dengan anak-anak," tandasnya. (OL-14)