Anggaran Turun Indikator Sukses

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan keberhasilan seorang kepala daerah dapat diukur dengan alokasi anggaran untuk subsidi bantuan sosial yang disalurkan setiap tahun. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, jika alokasi anggaran subsidi bantuan sosial terus bertambah, seorang kepala daerah dapat dikatakan gagal karena kian banyak penduduk di wilayahnya miskin.

“Seharusnya, makin lama harus makin berkurang (alokasi anggaran subsidi bantuan sosial) dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial,” kata Alex dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Ia mengharapkan kelak hal tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah dan penyaluran bersubsidi.

“Kalau kepala daerahnya berhasil menurunkan kemiskinan, saya kira layak dan pantas diberi insentif. Jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau itu berhasil, layak dong dapat insentif,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara nasional mencapai 58,52%. Pencapaian itu dilakukan bersama puluhan kementerian/lembaga dan ratusan daerah.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian atau lembaga, dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten atau kota, secara nasional mencapai hasil 58,52% kategori baik,” kata Firli.

Firli menyampaikan ada enam program dalam Stranas PK yang dijalankan. Perinciannya utilitas nomor induk kependudukan yang mencapai 68,07%, katalog elektronik dan marketplace untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 61,79%, praktik baik keuangan desa mencapai 83,33%, penerapan manajemen antisuap sebesar 66,75%, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha 47,15%, dan reformasi birokrasi 65,06%.

Ia mengungkapkan dari 34 provinsi yang melakukan Stranas PK, ada lima provinsi dengan nilai pencapaian Stranas PK terbaik. “Pertama adalah Bali dengan angka 75%. Jawa Barat 71,88%, Kepulauan Riau 71,88%, DKI Jakarta 66,67%, dan NTT 62,50%,” ujar Firli.

Jangan puas

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan KPK untuk tidak cepat puas dengan hasil indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia yang mengalami perbaikan. Meski indeks naik ke 40, dengan nilai tertinggi 100, Wapres mengingatkan Indonesia masih di peringkat bawah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

“Indeks persepsi korupsi Indonesia 2019 meningkat dari 38 menjadi 40. Namun, kita jangan berpuas diri dulu karena Indonesia masih berada di posisi 85 dari 180 negara, serta peringkat keempat di lingkungan ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia,” kata Ma’ruf.

Wapres mengingatkan kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data KPK pada Desember 2019, ada 127 kasus korupsi yang sebagian besar dilakukan kepala daerah, pejabat struktural, dan pihak swasta.”Masih tingginya tindak pidana korupsi tersebut menjadi pela-
jaran bagi kita semua, sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi,” tukasnya. (Ant/P-5)