Kemenhub Kebagian Rp45,66 Triliun untuk Program 2021

TOTAL pagu anggaran Kementerian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2021 sebesar Rp45,66 triliun, nominal tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan anggaran tersebut dinilai masih kurang untuk memenuhi program pemulihan ekonomi nasional Kemenhub. Pagu kebutuhan anggaran tahun 2021 sebesar Rp75,7 triliun.

"Pagu anggaran Kemenhub sebanyak RpRp45,66 triliun. Sedangkan pagu kebutuhan sebesar Rp75,74 triliun dan masih terdapat kekurangan Rp30,14 triliun," kata Budi saat rapat kerja Rencana kerja dan Anggaran (RKA) untuk program 2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Nominal RpRp45,66 triliun terdiri dari 4 kelompok jenis belanja. Pertama, belanja operasional sebesar Rp7,19 triliun (15,76%), dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp3,97 Triliun (8,71 %) dan belanja barang mengikat sebesar Rp3,22 triliun (7,05 %).

Belanja non operasional sebesar Rp38,45 triliun (84,24%), dengan rincian belanja barang tidak mengikat sebesar Rp14,79 triliun (32,41%) dan belanja modal sebesar Rp23,66 triliun (51,83 %).

Baca juga : Proyek Kereta Cepat, Sebagian Tol Jakarta-Cikampek Ditutup

Sedangkan komposisi anggaran menurut sumber pendanaan adalah rupiah murni sebesar Rp33,86 triliun (74,16%); pinjaman luar negeri sebesar Rp807 milyar (1,77%); surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp5,66 triliun (12,41%); penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,79 triliun (8,31%); dan belanja badan layanan umum (BLU) sebesar Rp1,53 triliun (3,35%).

"Berdasarkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang baru, terdapat perubahan program Kementerian Perhubungan yang sebelumnya 9 program berdasarkan jumlah unit kerja Eselon I, menjadi 4 program," jelasnya.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenhub memiliki 9 program diantaranya untuk dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I sebesar Rp9,5 triliun (20,81%); nfrastruktur konektivitas dari Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp33,95 triliun (74,36%).

"Selain itu, ada riset dan inovasi Iptek Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang sebesar Rp112 miliar (0,25%) serta pendidikan dan pelatihan vokasi Rp2,09 triliun(4,59%)," pungkasnya. (OL-2)