Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan kecukupan anggaran negara untuk fasilitas kesehatan dalam penanganan kasus covid-19.
"Tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas, karena pemerintah mempunyai dana yang cukup," tegas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis (10/9).
Airlangga menyebut pemerintah terus meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Itu sebagai bentuk perhatian terhadap kenaikan angka kasus covid-19 di Tanah Air.
Baca juga: Epidemiolog: Kumpul Warga Picu Kemunculan Klaster Keluarga
Peningkatan fasilitas menakup pemanfaatan hotel bintang dua dan tiga, seperti di wilayah Sulawesi Selatan. "Termasuk mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet. Juga mempersiapkan tower 5 dan 6. Khusus pekerja dari luar negeri itu tower 7 dan 8," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah turut menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit. Berikut mendorong manajemen rumah sakit di DKI Jakarta untuk memberikan relaksasi. Terutama bagi pasien yang hampir sembuh.
Baca juga: Pandemi Covid-19, Kapasitas Rumah Sakit Masih Harus Dibenahi
Airlangga memastikan ketersediaan obat di rumah sakit dan untuk pasien isolasi mandiri. Pihaknya memperkirakan bertambah 480 ribu obat pada pekan depan.
Untuk meningkatkan kedisplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, pemerintah akan menggandeng TNI dan Polri terkait operasi yustisi.
"Ini tadi sudah dilaporkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad. Sehingga ini akan terus dijalankan juga, termasuk di perkantoran," pungkas Airlangga.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved