Pemerintah Diminta Realisasikan Kebutuhan Anggaran DPR

WAKIL Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan masih banyak kekurangan yang harus dicapai oleh pemerintah, terutama dalam sektor pendapatan negara maupun pertumbuhan ekonomi.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2019, Dimyati meminta agar Menteri Keuangan selaku perwakilan dari pemerintah dapat segera merealisasikan anggaran untuk lembaga DPR sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama.

"Kalau negara ini ingin maju dan kuat maka legislatifnya harus kuat. Kalau DPR RI kuat maka tugas pokok fungsinya automatically pajak impact. Pada Rapat Paripurna 5 Mei 2020 yang lalu telah menetapkan usulan RKA untuk DPR RI yakni sebesar Rp 7,5 triliun," ucap Dimyati di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

"Tetapi saya melihat pada laporan yang disampaikan pemerintah, hal tersebut masih jauh yakni baru sebessar 5,4 triliun rupiah. Saya berharap pemerintah untuk betul-betul merealisasikan harapan itu," jelasnya.

Dimyati mengatakan, jika melihat problem negara ini, kedepan maka akan semakin besar dan semakin kuat.

"Tahun 2021, memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, diperlukan kerja keras apalagi di tengah (bayang-bayang) Resesi ekonomi dan pandemi covid-19," paparnya. Oleh karena itu, seyogyanya anggaran tersebut bisa direalisasikan. Sebab sesungguhnya anggaran tersebut adalah mandatori gaji dan tunjangan.

"Maka kalau ini masih di bawah, bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja menuju parlemen yang modern untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemerintah. Dan juga bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan yang bagus dan kuat. Saya berharap (kebutuhan anggaran) direalisasikan. Di lingkungan DPR sendiri ada dua satker, yakni satker dewan dan satker setjen," pungkasnya. (OL-09)