Dapat Anggaran Terbesar di 2021, Ini Fokus Kementerian PUPR

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021. 

Sebesar Rp149,81 triliun dianggarkan kepada Kementerian PUPR untuk melanjutkan program yang sempat tertunda di 2020 akibat pandemi covid-19.

Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono mengatakan bahwa di 2021 pihaknya akan melanjutkan realisasi penyelesaian infrastruktur yang tertunda dan saat ini program tersebut bersifat multi years.

"Kami di tahun ini menunda beberapa pekerjaan. Bukan membatalkan tapi menunda yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita prioritaskan di tahun 2021," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (14/8).

Secara rinci Basuki menambahkan bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp115,58 triliun untuk meneruskan penundaan program, serta tambahan sebesar Rp34,23 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Lebih lanjut, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kepentingan, antara lain food estate, pembangunan kawasan industri, menyiapkan sarana dan prasarana dasar serta menambah konektivitas jalan.

"Pertama untuk ketahanan pangan itu Rp10 triliun untuk food estate Kalimantan Tengah yang explg (eks lahan gambut) 165 ribu hektare yang dikunjungi Presiden Jokowi. Kemudian di luar explg, 60 ribu hektare di Sumatra Utara," sambungnya.

Kemudian, lanjut Basuki, untuk mendukung pembangunan kawasan industri, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar industri. Seperti tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja yang akan berlokasi di Batang, Jawa Tengah seluas 40 ribu hektar termasuk membersihkan dan menggarap ladang.

"Di Batang itu ada 40 ribu hektare dan di Subang 1.600 hektare. Anggarannya Rp9,6 triliun," ujar Basuki.

Baca juga: Ekonom: Pemerintah Gunakan Dasar Optimisme pada RAPBN 2021

Selain itu, untuk menambah konektivitas jalan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 triliun. Pemulihan banjir juga dikatakan menjadi fokus dalam konektivitas jalan ini karena banyaknya terjadi bencana alam yang otomatis mengharuskan adanya perbaikan dibeberapa daerah seperti Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak dan lainnya.

Untuk program bidang sumber daya air, tambah Basuki, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp58,55 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan 47 bendungan, embung seluas 50 ribu hektar, lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, rehabilitasi pengamanan pantai, peningkatan 250 ribu hektar lahan irigasi dan revitalisasi dana destinasi 5 daerah prioritas.

"Kemudian dalam bidang jalan dan jembatan itu sebesar Rp53,96 triliun untuk membangun 831 km jalan, 19 ribu meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpas, terowongan, 35 km jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta peningkatan IRR (internal rate of return) serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan," tuturnya.

Untuk bidang pemukiman cipta karya, pihaknya menganggarkan Rp26,56 triliun untuk penyiapan air bersih, sanitasi persampahan dan rehabilitasi Madrasah, SD, SMP dan SMK.

"Perumahan kami alokasikan Rp8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus dan 111 ribu rumah swadaya dalam peningkatan rumah tidak layak huni," kata Basuki.

Terakhir untuk program padat karya, Basuki menegaskan bahwa pihaknya menganggarkan Rp12 triliun untuk membuka 700 ribu lapangan pekerjaan.

Di tahun 2020 ini, Basuki mengatakan bahwa program padat karya sidah terealisasi sebesar Rp11,3 triliun dan akan dikebut hingga bulan September 2020 untuk menciptakan kurang lebih 605 ribu lapangan kerja. (A-2)