Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dia bahkan berpendapat jika memang program itu tak siap dijalankan, lebih baik program tabungan wajib itu ditunda kembali. "Untuk saya pribadi, kalau ini memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa," ujarnya kepada pewarta seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (6/6).
Basuki mengatakan telah berkomunikasi dengan menteri keuangan perihal kemungkinan diundurnya pelaksanaan Tapera bagi semua pekerja. Senada dengannya, kata Basuki, pengelola keuangan negara juga akan mengikuti arahan dan solusi yang diberikan DPR nantinya.
Baca juga : DPR RI Yakin Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono Bisa Atasi Persoalan IKN
Sedianya UU mengenai Tapera rampung pada 2016. Saat itu, UU itu memberikan waktu yang cukup lama agar pelaksanaan Tapera dapat berlaku bagi semua pekerja. Sebab, menurutnya diperlukan sosialisasi yang matang untuk mendapatkan penerimaan dari publik.
"Jadi effort-nya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesel betul. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk undur, menurut saya, saya akan kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga. Kita akan ikutin," jelas Basuki.
Dia menerangkan, sebetulnya pemerintah juga telah memiliki program penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) telah digulirkan.
Dalam Tapera, kata Basuki, pekerja yang telah memiliki rumah nantinya dapat menarik uang yang sudah disetorkan tiap bulannya. "Undang-undangnya menyampaikan itu wajib. Kalau yang udah punya rumah, dia boleh ambil uangnya itu. Ini yang sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah. Belum begitu kuat," terangnya. (Mir/Z-7)
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah Rp8,1 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono untuk mengkaji ulang desain bagunan.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved