Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal adanya perubahan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021 untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan kesehatan dan dampak pandemi covid-19 pada perekonomian.
“Nampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan covid karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan vaksin tapi covid masih ada. Sehingga waktu kemarin kita bicara program PEN yang lebih rendah, namun bapak presiden akan tetap melakukan perubahan alokasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/9).
Sebelumnya pemerintah menganggarkan uang sebesar RP356,5 triliun di 2021 untuk melanjutkan penanganan kesehatan dan program PEN. Besaran anggaran itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, dukungan kepada UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, pembiayaan sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah Rp136,7 triliun dan insentif usaha Rp20,4 triliun.
Baca juga :
Sri Mulyani bilang, Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara akan mencoba untuk bersikap lentur dalam membuat kebijakan penganggaran penanganan kesehataan dan PEN di 2021. “Ini yang akan kita coba antisipasi, apakah dalam hal ini bansosnya akan diperpanjang, apakah jumlahnya dikurangi, mungkin ini akan berubah dibeberapa tempat,” imbuhnya.
“Sehingga kami di kemenkeu harus fleksibel dalam melihat berbagai dinamika, tapi tetap melihat disiplin fiskal,” pungkas dia. (OL-2)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved