Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHUN depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mendapat pagu anggaran Rp84,3 triliun.
Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto perencanaan anggaran ini disusun mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Berdasarkan surat bersama menteri keuangan dan menteri bappenas tenyang pagu anggaran kementerian/lembaga dan penyelesaiakanRKA kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 maka pagu anggaran kementerian kesehatan tahun 2021 sebesar Rp 84,3 triliun,” ujar Terawan saat melakukan konferensi pers, Jumat (14/8).
Untuk kegiatan prioritas Kemenkes tahun 2021 yaitu, pertama, mengacu pada jaminan kesehatan nasional (JKN). Kedua, peningkatan kesehatan ibu-anak yang difokuskan kepada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ketiga, untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat, termasuk juga dengan stunting.
Keempat peningkatan pengendalian penyakit termasuk covid-19 dan penguatan keamanan kesehatan (health security) di dalam penanganan pandemi. Kelima gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Keenam peningkatan sistem layanan kesehatan termasuk akses dan untuk pelayanan kesehatan pemenuhan dan peningkatan kualutas SDM kesehatan, ketersedian obat dan alkes yang bermutu, dan terjangkau serta penangana dan pengurangan risiko krisis kesehatan.
Baca juga : 92% Anggaran Kemensos Tahun 2021 Dipakai untuk Bansos
“Semoga kami dari Kemenkes bisa mewujudkan semua hal strategi ini dan kami akan jalankan dengan sungguh-sungguh yang berdampak langsung kepada rakyat dan memberikan dukungan kepada peningkatan sektor ekonomi nasional,” ungkapnya.
Sebagai informasi, rincian dari sumber pendanaan ini sebagian besar dari rupiah murni sebesar 82,42%. Diikuti dari Badan Layanan Umum (BLU) melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan poltekes sebesar 16,56%. Adapun anggaran yang bersunber dari rupiah murni itu digunakan untuk pembayaran PBI atau untuk JKN sebesar Rp48,8 triliun, atau sebesar 57,87% dari anggaran dengan target 96,8 juta jiwa.
Kemudian untuk gaji dan operasional sebesar Rp7,7 trilun berupa untuk belanja gaji, insentif, operasional dan sebagainya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan, seperti peningkatan nutrisi untuk ibu hamil, balita dan sebagainya, obat dan vaksin diluar yang berkaitan dengan covid-19, dan penempatan program Nusantara Sehat, tugas belajar, surveilance sistem informasi sebesar Rp13,9 triliun.
Adapun rencana anggaran tersebut di luar dari dana tambahan sekitar Rp25,4 triliun. Dana ini rencananya akan dipergunakan untuk penyiapan vaksin dan ketahanan kesehatan nasional. (OL-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Case fatality rate (CFR) atau jumlah angka kematian karena demam berdarah dengue (DBD) menurun signifikan dari 2021 di kisaran 0,9%, menjadi 0,4% pada 2025.
Istilah super flu saat ini sedang ramai diperbincangkan seiring meningkatnya kasus influenza.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, teknologi genomik memungkinkan pemeriksaan kesehatan menjadi lebih personal.
Spesialis dermatologi dr. Riva Ambardina Pradita menekankan pentingnya hidrasi dan penggunaan pelembap untuk menjaga kelembapan kulit selama puasa Ramadan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved