Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Diketahui, per Juni 2022, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp220 triliun. Pemerintah pusat masih merumuskan pendekatan yang paling tepat, agar tidak menyulitkan daerah.
Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran, karena dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurut KPU, pendaftaran partai politik, berikut verifikasi administrasi dan faktual membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Dengan skema subsidi saat ini, pemerintah menanggung biaya BBM sebesar Rp19,2 juta per mobil per tahun. Untuk sepeda motor, besaran subsidi mencapai Rp3,7 juta per unit per tahun.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menilai hasil penelaahan anggaran tambahan Pemilu 2024 sangat tergantung pada kelengkapan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Diketahui, anggaran Pemilu untuk tahun 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun.
Kendati demikian, Kemenkeu mengakui bahwa pihak KPU telah menyampaikan perlu adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Menurut Kepala Negara, berapapun nominalnya, penyaluran bansos sangat bermanfaat bagi rakyat kurang mampu. Apalagi setelah terdampak pandemi covid-19.
Kepala Negara memahami bahwa tidak ada yang ingin subsidi energi dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kg. Namun, masyarakat harus menyadari bahwa harga energi global sudah meningkat tajam.
Dari anggaran sebesar Rp8,06 triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun. Tambahan anggaran diperlukan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu.
"Kompensasi anggaran 2021 sudah dibayar seluruhnya, lunas dalam waktu yang cepat. Ini adalah rekor, kami juga terkejut dengan dukungan ini," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah.
Masyarakat diharapkan sadar, bahwa BBM dan LPG subsidi, hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.
Hingga 2030, Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi CO2, dengan 29% bersumber dari upaya sendiri.
Pasalnya, dari anggaran Rp8,06 Triliun, pemerintah baru mengucurkan Rp2,4 Triliun atau kurang Rp5,6 Triliun.
Menurut Mendagri, pemekaran di wilayah Papua juga mempercepat pembangunan, memperpendek urusan birokrasi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apabila tidak ada hasil signifikan yang bisa diperoleh, Presiden Jokowi mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas.
Kepala Negara menekankan bahwa kebijakan subsidi tersebut tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah.
KPU menyebut pihaknya telah mendapatkan kesepakatan terkait kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang digunakan pada tahun 2022 sebesar Rp8,06 Triliun.
Rapat konsinyering yang membahas soal anggaran Pemilu 2024 tersebut bersifat tertutup. Namun, KPU mengungkapkan Komisi II DPR telah menyetujui anggaran tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved