Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan menggunakan kelebihan dana dari APBN untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Subang, Jawa Barat.
"Kalau ada kelebihan di APBN, baik yang berasal dari pajak atau pungutan ekspor, kita akan arahkan untuk masyarakat di bawah," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Selasa (12/7).
Baca juga: BPK Sebut Terjadi Salah Sasaran Penyaluran Bansos di Era Risma
Menurut Presiden, berapapun nominalnya, penyaluran bansos akan sangat bermanfaat bagi rakyat yang kurang mampu. Apalagi setelah terdampak pandemi covid-19.
"Pokoknya diperkuat daya beli mereka. Nanti, ada tambahan-tambahan nominal (bantuan) untuk mereka," tandas Jokowi.(OL-11)
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
KIS gratis dari pemerintah? Dapatkan! Panduan lengkap cara mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, syarat, dan manfaatnya. Cek di sini sekarang!
BPIP waspadai potensi kerusakan dari kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved