Soal Anggaran Pemilu, Kemenkeu: Tergantung Kelengkapan Informasi KPU

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menilai hasil penelaahan anggaran tambahan Pemilu 2024 sangat tergantung pada kelengkapan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, anggaran Pemilu untuk 2022 yang dikucurkan pemerintah baru Rp2,4 triliun, atau kurang Rp5,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut anggaran tambahan sedang ditelaah oleh Kemenkeu. "Hasil telaah sangat dipengaruhi kelengkapan informasi yang disediakan KPU," ungkap Isa kepada Media Indonesia, Minggu (17/7).

Isa membeberkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan Kemenkeu salah satunya berupa penjelasan penggunaan anggaran tersebut bila dicairkan.

Isa juga menegaskan anggaran KPU untuk Pemilu yang masuk dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022, sudah bisa digunakan. "Anggaran yang sudah ada di DIPA 2022, sudah bisa digunakan," tegasnya.

Maka, lanjut Isa, pihaknya berharap bisa segera menyelesaikan polemik anggaran tambahan Pemilu yang tak ujung rampung tersebut. "Semoga bisa diselesaikan dalam waktu dekat dan dikomunikasikan ke KPU," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan anggaran yang dibutuhkan KPU untuk keperluan tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini masih belum dicairkan.

Kita bicarakan terus dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," papar Hasyim, Rabu (13/7).

Hasyim mengaku terkait anggaran Pemilu 2024 itu masih dibicarakan sehingga dirinya belum bisa berbicara banyak.

Pasalnya, proses pembahasan dengan Kemenkeu soal perlu atau tidaknya usulan anggaran itu dicairkan masih belum usai. "Iya, kan proses pembahasannya belum selesai. Kalau sudah ketok palu sudah tidak bisa diapa-apain baru bisa ngomong bahwa anggarannya kurang. Kalau masih proses kan harus optimistis. Hidup harus optimistis," tambahnya.

Senada, Komisioner KPU Idham Holik membeberkan pihaknya masih beromunikasi dengan Kemenkeu agar dalam waktu dekat usulan keuangan yang telah diproses dapat segera dicairkan. (OL-12)