Pemprov Sumut Ajukan Anggaran Kesehatan Ratusan Miliar Ke Pemerintah Pusat

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajukan anggaran ratusan miliar rupiah kepada pusat untuk membenahi dan memperkuat pelayanan kesehatan. Salah satu anggaran yang diajukan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Ini menjadi anggaran terbesar yang diajukan Sumut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami berharap agar usulan tersebut dapat direalisasikan sehingga kami bisa memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumut," kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi seusai menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Selasa (2/8).

Dalam keterangan tertulisnya, Edy mengajukan anggaran DAK fisik untuk Tahun Anggaran 2023 hampir Rp142,7 miliar dan lebih dari Rp117 miliar pada 2024. Anggaran DAK sebesar Rp33 miliar juga diajukan untuk penanganan stunting.

Menurut Edy, penanganan stunting memerlukan sinergi dengan pemerintah pusat terutama Kemenkes. Hingga kini prevalensi stunting yang tinggi masih terjadi di 22 dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Bahkan angka prevalensi stunting daerah-daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Anggaran DAK tersebut dibutuhkan biaya pemberian makanan tambahan bagi 4.575 ibu hamil yang kurang energi kronis serta 81.293 balita kurus.

Selain itu Edy juga meminta Menkes mengalokasikan anggaran untuk RSUD Panyabungan, Parapat, dan dr Djasamen Saragih. Anggaran tersebut dibutuhkan agar sarana dan prasarana ketiga rumah sakit tersebut dapat ditingkatkan.

Pemprov Sumut juga mengajukan alokasi anggaran pusat untuk peningkatan UPT Laboratorium Kesehatan Pemprov. Dan bukan hanya anggaran, alokasi stok vaksin Covid-19 juga dimintanya kepada Menkes. Dalam pertemuannya dengan Budi Gunadi, Gubernur Sumut meminta alokasi vaksin Sinovac untuk anak sebanyak 55.000 dosis.

"Kita mengejar vaksinasi untuk anak ini, namun vaksin Sinovac belum tersedia, jadi kami meminta kepada Menkes untuk mengalokasikannya," kata Edy. (OL-15)