Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
EKS Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, Ramlan Surbakti, meminta agar anggaran tambahan untuk tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini jangan ditunda-tunda.
Diketahui, pemerintah baru menurunkan sebanyak Rp1,2 triliun untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu pada tahun ini. Namun, jumlah itu masih kurang Rp4,3 triliun dari total Rp5,6 triliun yang disetujui oleh DPR dan Banggar.
“Anggaran pemilu itu jangan buat (seakan) KPU pengemis. Sudah disetujui kok, anggarannya sekian,” tegas Ramlan di Gedung KPU, Rabu (3/8).
Ramlan mengingatkan bahwa pekerjaan KPU berbeda dengan pekerjaan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. “Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU,” katanya.
“Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang, dicicil-cicil. Itu sepertinya KPU ngemis gitu,” sambung Ramlan.
KPU dikatakannya merupakan lembaga yang tidak berada di bawah lembaga tertentu, yang artinya bersifat independen. "Agar KPU bisa mandiri, peraturan perundang-undangannya harus menjamin kepastian hukum. Tidak boleh ada kekosongan hukum, atau tidak boleh ada multitafsir," jelasnya.
“Tapi, pengertian mandiri adalah ketika mengambil keputusan mengenai peraturan KPU atau menyusun program anggaran, itu KPU harus memutuskan sendiri,” imbuh dia.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved