EKS Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, Ramlan Surbakti, meminta agar anggaran tambahan untuk tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini jangan ditunda-tunda.
Diketahui, pemerintah baru menurunkan sebanyak Rp1,2 triliun untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu pada tahun ini. Namun, jumlah itu masih kurang Rp4,3 triliun dari total Rp5,6 triliun yang disetujui oleh DPR dan Banggar.
“Anggaran pemilu itu jangan buat (seakan) KPU pengemis. Sudah disetujui kok, anggarannya sekian,” tegas Ramlan di Gedung KPU, Rabu (3/8).
Ramlan mengingatkan bahwa pekerjaan KPU berbeda dengan pekerjaan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. “Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU,” katanya.
“Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang, dicicil-cicil. Itu sepertinya KPU ngemis gitu,” sambung Ramlan.
KPU dikatakannya merupakan lembaga yang tidak berada di bawah lembaga tertentu, yang artinya bersifat independen. "Agar KPU bisa mandiri, peraturan perundang-undangannya harus menjamin kepastian hukum. Tidak boleh ada kekosongan hukum, atau tidak boleh ada multitafsir," jelasnya.
“Tapi, pengertian mandiri adalah ketika mengambil keputusan mengenai peraturan KPU atau menyusun program anggaran, itu KPU harus memutuskan sendiri,” imbuh dia.(OL-11)
