Kamis 07 Juli 2022, 13:56 WIB

Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi

Dok. Setpres
Presiden Jokowi menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat di Sumatera Utara.

 

PRESIDEN Joko Widodo berharap APBN bisa terus menopang lonjakan subsidi energi. Khususnya, di tengah kenaikan harga minyak dan gas akibat panasnya konflik Rusia-Ukraina.

Harapan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, di depan masyarakat dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatra Utara.

"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan?" ujar Kepala Negara, Kamis (7/7).

Baca juga: Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat

Pihaknya menyadari bahwa tidak ada satupun masyarakat yang ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg).

Namun, lanjut dia, masyarakat harus memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Namun, produksi domestik hanya 700 ribu bph.

"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, yang mencapai 1,5 juta barel minyak mentah dari luar. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak," jelas Jokowi.

Sebagai gambaran, dirinya menyoroti harga minyak mentah saat kondisi normal berada di kisaran US$60 per barel. Lalu saat ini, harga komoditas itu naik dua kali lipat menjadi US$120 per barel.

Baca juga: Pertamina: Harga BBM dan Gas Meningkat Tajam, Beban Subsidi Pemerintah Rp9.000-Rp11.000 per liter

Begitu pula dengan komoditas gas. Pada 2020, volume impor LPG nasional mencapai 6,4 juta ton, atau sekitar 80% dari total kebutuhan yang mencapai 8,02 juta ton.

"Gas juga sama, harga internasional sudah naik 5 kali. Padahal, gas kita impor juga gede banget," imbuhnya.

Pada kondisi normal, Indonesia harus membayar Rp80 triliun. Harga tersebut masih di luar biaya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah kepada rakyat, yang nilainya mencapai Rp70 triliun.(OL-11)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Ponorogo Ekspor 300 Ton Rempah ke India

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:42 WIB
Sejumlah petani di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kembali mengekspor rempah-rempah dalam volume besar ke India, yang dikirim secara...
Ist/BPJS Ketenagakerjaan

Perluas Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan APHTN-HAN

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:31 WIB
BPJAMSOSTEK menggandeng Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk mempercepat perlindungan...
Antara

Validasi Jumlah Pangan Pokok Penting Dibutuhkan di Tengah Ancaman Krisis

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 22:29 WIB
Perhitungan ini sangat penting dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi ancaman yang sama, yaitu krisis pangan dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya