Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berharap APBN bisa terus menopang lonjakan subsidi energi. Khususnya, di tengah kenaikan harga minyak dan gas akibat panasnya konflik Rusia-Ukraina.
Harapan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, di depan masyarakat dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatra Utara.
"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan?" ujar Kepala Negara, Kamis (7/7).
Baca juga: Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat
Pihaknya menyadari bahwa tidak ada satupun masyarakat yang ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg).
Namun, lanjut dia, masyarakat harus memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Namun, produksi domestik hanya 700 ribu bph.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, yang mencapai 1,5 juta barel minyak mentah dari luar. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak," jelas Jokowi.
Sebagai gambaran, dirinya menyoroti harga minyak mentah saat kondisi normal berada di kisaran US$60 per barel. Lalu saat ini, harga komoditas itu naik dua kali lipat menjadi US$120 per barel.
Baca juga: Pertamina: Harga BBM dan Gas Meningkat Tajam, Beban Subsidi Pemerintah Rp9.000-Rp11.000 per liter
Begitu pula dengan komoditas gas. Pada 2020, volume impor LPG nasional mencapai 6,4 juta ton, atau sekitar 80% dari total kebutuhan yang mencapai 8,02 juta ton.
"Gas juga sama, harga internasional sudah naik 5 kali. Padahal, gas kita impor juga gede banget," imbuhnya.
Pada kondisi normal, Indonesia harus membayar Rp80 triliun. Harga tersebut masih di luar biaya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah kepada rakyat, yang nilainya mencapai Rp70 triliun.(OL-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved