PRESIDEN Joko Widodo berharap APBN bisa terus menopang lonjakan subsidi energi. Khususnya, di tengah kenaikan harga minyak dan gas akibat panasnya konflik Rusia-Ukraina.
Harapan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, di depan masyarakat dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatra Utara.
"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan?" ujar Kepala Negara, Kamis (7/7).
Baca juga: Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat
Pihaknya menyadari bahwa tidak ada satupun masyarakat yang ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg).
Namun, lanjut dia, masyarakat harus memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Namun, produksi domestik hanya 700 ribu bph.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, yang mencapai 1,5 juta barel minyak mentah dari luar. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak," jelas Jokowi.
Sebagai gambaran, dirinya menyoroti harga minyak mentah saat kondisi normal berada di kisaran US$60 per barel. Lalu saat ini, harga komoditas itu naik dua kali lipat menjadi US$120 per barel.
Baca juga: Pertamina: Harga BBM dan Gas Meningkat Tajam, Beban Subsidi Pemerintah Rp9.000-Rp11.000 per liter
Begitu pula dengan komoditas gas. Pada 2020, volume impor LPG nasional mencapai 6,4 juta ton, atau sekitar 80% dari total kebutuhan yang mencapai 8,02 juta ton.
"Gas juga sama, harga internasional sudah naik 5 kali. Padahal, gas kita impor juga gede banget," imbuhnya.
Pada kondisi normal, Indonesia harus membayar Rp80 triliun. Harga tersebut masih di luar biaya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah kepada rakyat, yang nilainya mencapai Rp70 triliun.(OL-11)
