Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berharap APBN bisa terus menopang lonjakan subsidi energi. Khususnya, di tengah kenaikan harga minyak dan gas akibat panasnya konflik Rusia-Ukraina.
Harapan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, di depan masyarakat dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatra Utara.
"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan?" ujar Kepala Negara, Kamis (7/7).
Baca juga: Risiko Global Meningkat, APBN Diarahkan Jaga Daya Beli Masyarakat
Pihaknya menyadari bahwa tidak ada satupun masyarakat yang ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut, khususnya Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg).
Namun, lanjut dia, masyarakat harus memahami bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kebutuhan minyak mentah nasional mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Namun, produksi domestik hanya 700 ribu bph.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, yang mencapai 1,5 juta barel minyak mentah dari luar. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak," jelas Jokowi.
Sebagai gambaran, dirinya menyoroti harga minyak mentah saat kondisi normal berada di kisaran US$60 per barel. Lalu saat ini, harga komoditas itu naik dua kali lipat menjadi US$120 per barel.
Baca juga: Pertamina: Harga BBM dan Gas Meningkat Tajam, Beban Subsidi Pemerintah Rp9.000-Rp11.000 per liter
Begitu pula dengan komoditas gas. Pada 2020, volume impor LPG nasional mencapai 6,4 juta ton, atau sekitar 80% dari total kebutuhan yang mencapai 8,02 juta ton.
"Gas juga sama, harga internasional sudah naik 5 kali. Padahal, gas kita impor juga gede banget," imbuhnya.
Pada kondisi normal, Indonesia harus membayar Rp80 triliun. Harga tersebut masih di luar biaya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah kepada rakyat, yang nilainya mencapai Rp70 triliun.(OL-11)
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved