Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud melalui siaran pers yang diterima, Kamis (4/8) malam.
Pada Kamis (4/8) siang, Menkopolhukam mengundang Kementerian Keuangan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas kembali anggaran yang menjadi polemik. Mahfud menegaskan sejauh ini belum ada tahapan pemilu 2024 yang terganggu atau terhenti karena kendala anggaran.
Berdasarkan pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Mahfud menyebut pemerintah menjamin biaya pemilu sesuai prosedur yang telah dipenuhi. Setelah ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), terang Mahfud, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran. Pemerintah meminta KPU melakukan penyesuaian anggaran.
"Yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) masih akan didiskusikan lebih lanjut," terang Mahfud. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah dan KPU Diminta Hentikan Kegaduhan Anggaran Pemilu
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved