Pemerintah Jamin Anggaran Pemilu Siap Asalkan Rasional

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.

"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud melalui siaran pers yang diterima, Kamis (4/8) malam.

Pada Kamis (4/8) siang, Menkopolhukam mengundang Kementerian Keuangan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas kembali anggaran yang menjadi polemik. Mahfud menegaskan sejauh ini belum ada tahapan pemilu 2024 yang terganggu atau terhenti karena kendala anggaran.

Berdasarkan pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Mahfud menyebut pemerintah menjamin biaya pemilu sesuai prosedur yang telah dipenuhi. Setelah ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), terang Mahfud, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran. Pemerintah meminta KPU melakukan penyesuaian anggaran.

"Yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) masih akan didiskusikan lebih lanjut," terang Mahfud. (OL-13)

Baca Juga: Pemerintah dan KPU Diminta Hentikan Kegaduhan Anggaran Pemilu