Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran.
"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud melalui siaran pers yang diterima, Kamis (4/8) malam.
Pada Kamis (4/8) siang, Menkopolhukam mengundang Kementerian Keuangan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas kembali anggaran yang menjadi polemik. Mahfud menegaskan sejauh ini belum ada tahapan pemilu 2024 yang terganggu atau terhenti karena kendala anggaran.
Berdasarkan pertemuan yang dihadiri Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Mahfud menyebut pemerintah menjamin biaya pemilu sesuai prosedur yang telah dipenuhi. Setelah ada pembaharuan atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), terang Mahfud, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran. Pemerintah meminta KPU melakukan penyesuaian anggaran.
"Yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) masih akan didiskusikan lebih lanjut," terang Mahfud. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah dan KPU Diminta Hentikan Kegaduhan Anggaran Pemilu
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved