Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didorong untuk segera menyelesaikan polemik anggaran Pemilu 2024. Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.
"Jangan sampai ada pihak tertentu dari kelompok politik kepentingan yang memanfaatkan isu macetnya anggaran pemilu untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu fokus tahapan pemilu," ujar Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo diskusi bertajuk 'Anggaran pemilu seret, akankan tunda pemilu lagi?' yang digelar oleh PARA Syndicate, Rabu(3/8).
Baca juga: Pasal Perzinaan di RUU KUHP, Sosiolog: Harusnya Ada Aduan Masyarakat
Persoalan anggaran menurutnya bisa diselesaikan tanpa polemik antara KPU RI dan pemerintah. Seperti diberitakan,
KPU RI sempat mengungkapkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 belum cair sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dikhawatirkan jadi tidak optimal.
Menurut KPU, anggaran pemilu yang diterima lebih rendah dari jumlah sudah disetujui bersama DPR. Untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini, KPU mendapat tambahan anggaran Rp1,2 triliun, jumlah itu dianggap masih kurang Rp4,3 triliun.
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan jika masalah anggaran dibiarkan, masalah lain akan timbul yakni keraguan publik terhadap kredibilitas pemilu. Padahal, antara pemerintah, KPU RI dan DPR sudah terjadi kesepakatan mengenai besaran dan pencairan anggaran pemilu untuk 2022.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan ketersediaan anggaran pemilu sangat penting sebab tahapan pemilu akan memasuki verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. (OL-6)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
KEJAKSAAN DI Yogyakarta mulai menelisik kemungkinan terjadinya dugan penyelewengan ataupun korupsi pada dana pelantikan anggota KPPS seperti yang dialami KPPS Sleman dan KPPS Kulonprogo.
MOMEN pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) viral karena cuma diberi sepotong roti dan air putih. Ini respons Komisi Pemilihan Umum (KPU).
sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
Sulsel menjadi provinsi pertama dari 38 provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan penandatanganan NPHD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved