Pemerintah dan KPU Diminta Hentikan Kegaduhan Anggaran Pemilu

PEMERINTAH dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didorong untuk segera menyelesaikan polemik anggaran Pemilu 2024. Masyarakat khawatir anggaran pemilu yang belum cair sepenuhnya akan menimbulkan kegaduhan dan membuka spekulasi penundaan pemilu 2024.

"Jangan sampai ada pihak tertentu dari kelompok politik kepentingan yang memanfaatkan isu macetnya anggaran pemilu untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu fokus tahapan pemilu," ujar Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo diskusi bertajuk 'Anggaran pemilu seret, akankan tunda pemilu lagi?' yang digelar oleh PARA Syndicate, Rabu(3/8).

Persoalan anggaran menurutnya bisa diselesaikan tanpa polemik antara KPU RI dan pemerintah. Seperti diberitakan,

KPU RI sempat mengungkapkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 belum cair sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dikhawatirkan jadi tidak optimal.

Menurut KPU, anggaran pemilu yang diterima lebih rendah dari jumlah sudah disetujui bersama DPR. Untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini, KPU mendapat tambahan anggaran Rp1,2 triliun, jumlah itu dianggap masih kurang Rp4,3 triliun.

Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan jika masalah anggaran dibiarkan, masalah lain akan timbul yakni keraguan publik terhadap kredibilitas pemilu. Padahal, antara pemerintah, KPU RI dan DPR sudah terjadi kesepakatan mengenai besaran dan pencairan anggaran pemilu untuk 2022.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menambahkan ketersediaan anggaran pemilu sangat penting sebab tahapan pemilu akan memasuki verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria