Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun. Usulan ini akan dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2024 yang pada Kamis (5/10) lalu telah diusulkan oleh eksekutif kepada DPRD DKI Jakarta.
"Untuk KPU DKI kami usulkan Rp995 miliar. Lalu untuk Bawaslu DKI Rp200 miliar," kata Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (8/10).
Pemprov DKI berfokus pada Pilkada 2024 karena untuk anggaran Pemilu 2024 langsung bersumber dari APBN. Sementara itu, Taufan juga mengatakan pihaknya sedang mencari lokasi untuk dijadikan tempat logistik kepemiluan.
KPU DKI meminta setidaknya ada 44 lokasi yang tersebar merata untuk menjadi tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024 bagi 44 kecamatan di Ibukota. Pemprov DKI memfasilitasi dengan menjadikan GOR sebagai lokasi penyimpanan logistik Pemilu tersebut.
Namun, Taufan mengatakan ada beberapa kecamatan yang mana GOR kecamatan saat ini sedang direnovasi. Tiga kecamatan itu adalah Kemayoran (Jakarta Pusat), Palmerah (Jakarta Barat), dan Kebayoran Lama (Jakarta Selatan).
"Kami sedang mencari tiga lokasi untuk tiga kecamatan tersebut," tuturnya.
Menurut dia, kepastian lokasi penyimpanan logistik harus sudah siap pekan depan. Sebab, KPU pusat akan segera melakukan pencetakan surat suara dan memproduksi kotak suara serta kelengkapan kepemiluan lainnya saat pendaftaran capres dan cawapres selesai dilakukan. Proses pendaftaran capres dan cawapres direncanakan pada 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang.
"Kan langsung. Misalnya KPU mengumumkan (capres dan cawapres) hari ini. Mereka langsung nyetak kertas suara. Untuk DKI ada sekitar 8 juta pemilih tetap untuk memilih presiden dan wapres, DPR, DPRD, dan DPD. Maka total ada 32 juta lembar surat suara. Itu perlu tempat yang memadai," tandasnya.
(Z-9)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved