APBD Kabupaten Nduga Belum Ditetapkan, Penyelenggaran Pemilu Terancam Tertunda

PENYELENGGARAAN pemilu di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan terancam ditunda. Pasalnya sampai saat ini APBD Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi dana pendukung anggaran pemilu 2024 belum juga ditetapkan.

Bukan hanya itu, sampai saat ini penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu belum juga memutuskan lokasi penyaluran logistik pemilu apakah di Kenyam Ibu Kota Kabupaten atau di 32 distrik yang ada di Kabupaten Nduga, mengingat kondisi geografis yang terbilang sulit karena terbatasnya akses udara maupun darat ke tiap-tiap distrik.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai Perindo Leri Gwijangge kepada wartawan, Senin (22/1).

Baca juga : Persoalan Netralitas Jokowi Bisa Ganggu Kondusivitas Pemilu

"Kami sesalkan sampai saat ini pemerintah daerah belum juga menetapkan APBD Kabupaten Nduga TA 2024 yang akan menjadi pendukung anggaran Pemilu. Jadi patut kami khawatirkan Pemilu di Nduga ini bisa terancam tunda karena waktu juga sangat terbatas," ungkap Leri Gwijangge, Anggota DPRD Kabupaten Nduga.

Menurut Leri, APBD yang seharusnya sudah ditetapkan pada Desember 2023 lalu tersebut kini belum kunjung selesai karena adanya manajemen pemerintahan daerah yang tidak efektif dan efisien sementara waktu Pemilu tinggal menghitung hari, yaitu tersisa 22 hari menjelang hari Pemilu 14 Februari 2024.

Baca juga : Anies Sambangi Ikatan Pengusaha RM Padang di Parung

"Kami sayangkan proses penetapan APBD ini terkatung-katung, lambat sehingga mengganggu banyak hal termasuk Pemilu yang di depan mata ini. Kalau tidak segera ada tindakan luar biasa mengenai penetapan APBD ini maka akan berdampak serius pada terancamnya Pemilu di Nduga, ya bisa jadi tertunda," lanjut Politikus Partai Perindo itu.

Tambahan lagi, sampai saat ini penyelenggara Pemilu bersama partai politik belum menyepakati apakah logistik Pemilu akan disalurkan ke tiap-tiap distrik yang jumlahnya mencapai 32 distrik atau hanya dipusatkan di Kenyaam, Ibu Kota Kabupaten Nduga.

Dia mengungkapkan, kondisi Kabupaten Nduga sejak 2018 hingga hari ini, terdapat 12 distrik yang penduduk nya masih kosong. Sementara itu 20 distrik lainnya, meski ada penduduk tetapi sampai hari ini akses masuk baik melalui jalur udara maupun darat sulit dilakukan mengingat faktor keamanan.

Mengingat kondisi seperti itu, kata Leri, pilihan memusatkan penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota Kabupaten yaitu di Kenyaam, merupakan pilihan yang ideal.

"Hanya sampai saat ini hal itu belum juga disepakati oleh penyelenggara pemilu dengan partai politik maupun para pihak terkait. Padahal waktu kita tinggal sedikit. Makanya kami dorong bagaimana nasib pemilu di Nduga ini dalam kondisi kesulitan yang dihadapi di daerah? Harus ada solusi yang jelas," tegasnya.

Bagi Leri, upaya ini harus dilakukan secara simultan, baik penetapan APBD TA 2024 maupun kesepakatan penyelenggaraan pemilu. 

"Pemerintah pusat harus tahu kondisi ini sehingga ada upaya atau solusi sehingga agenda negara melaksanakan Pemilu bisa dilakukan dengan baik dan tepat pada waktunya," pungkas Leri. (Z-5)