Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DI tengah masa kampanye Pemilu 2024, Calon presiden Anies Baswedan, menyambangi Ikatan Pengusaha Rumah Makan Padang (IPRMP) di rumah makan padang Lager Jaya, Parung, Kabupaten Bogor.
Kedatangan Anies disambut Azrul Tanjung, Ketua Umum Garda Matahari yang juga Ketua Dewan Pembina IPRMP. Azrul didampingi Ketua Umum IPRMP Mulyadi dan segenap pengurus beserta Nusron Juher, calon DPR-RI, dapil Propinsi Jambi.
Azrul menegaskan, sebanyak 1.700 rumah makan yang tergabung dalam IPRMP akan menyiapkan konsumsi untuk saksi Anies-Muhaimin (AMIN) di TPS pada tanggal 14 februari 2024. "Gerakan ini insyaAllah akan diikuti rumah makan padang di seluruh Indonesia yang tergabung di IPRMP," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (23/1).
Baca juga : Momen Berinteraksi Usai Pencoblosan, Warga Berteriak 'Anies Presiden'
Dalam kesempatan yang sama Anies yang mengenakan kemeja putih mengucapkan terimakasih atas dukungan IPRMP untuk dirinya dan Muhaimim Iskandar yang maju dalam pilpres 2024 ini.
"InsyaAllah ini akan menjadi amal ibadah," jelas Anies.
"Saya merasa terharu atas dukungan masyarakat yang spontanitas dan tergerak memberikan dukungan yang iklas dalam berbagai bentuk termasuk untuk menyiapkan konsumsi di hari pencoblosan" pungkasnya. (H-2)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved