Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan anggaran alih-alih mengendapkan dana tersebut di perbankan.
Pasalnya, saldo dana pemda di bank mencapai Rp220,95 triliun pada Juni 2022. Besaran itu naik Rp20,19 triliun atau 10,06% dari bulan sebelumnya.
"Kita berharap akselerasi pemda di semester II 2022 ini dari sisi belanja, akan bisa dipicu dengan baik. Untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi di daerah," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Rabu (27/7).
Baca juga: LKPP Dorong K/L dan Pemda Tekan Impor hingga 5%
Adapun posisi saldo dana pemda di bank pada periode tersebut menjadi yang tertinggi sejak awal 2022. Bendahara Negara menilai tingginya dana yang mengendap dikarenakan belum optimalnya realisasi belanja daerah.
Nilai dana pemda di perbankan per Juni 2022 tercatat lebih tinggi dari Juni 2021, yakni sebesar Rp190,13 triliun. Ani menyoroti besarnya dana pemda yang berada di perbankan kerap menjadi dilema bagi pemerintah pusat.
Baca juga: 8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif
"Ini tertinggi dalam enam bulan terakhir. Selalu menimbulkan dilema, bahwa kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya akan berhenti di deposito perbankan," imbuh Ani.
Daerah yang memiliki saldo tertinggi di perbankan ialah Jawa Timur dengan Rp29,82 triliun. Sedangkan, daerah yang saldonya terendah merupakan Kepulauan Riau, yakni sebesar Rp1,17 triliun.
Kendati demikian, pihaknya menilai kondisi dana pemda di perbankan tersebut masih lebih baik, jika dibandingkan posisi sebelum pandemi covid-19. Pada Juni 2019, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp231,70 triliun.(OL-11)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemberian kental manis untuk balita didorong oleh masih tingginya persepsi salah dari orang tua yang menganggap kental manis kandungannya sama dengan susu sapi.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Maurit mendorong agar pemda melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu, serta melaporkan penggunaan dana hibah tersebut.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pemberian insentif tambahan bagi pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memastikan insentif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved