Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan anggaran alih-alih mengendapkan dana tersebut di perbankan.
Pasalnya, saldo dana pemda di bank mencapai Rp220,95 triliun pada Juni 2022. Besaran itu naik Rp20,19 triliun atau 10,06% dari bulan sebelumnya.
"Kita berharap akselerasi pemda di semester II 2022 ini dari sisi belanja, akan bisa dipicu dengan baik. Untuk bisa membantu membangkitkan kembali ekonomi di daerah," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Rabu (27/7).
Baca juga: LKPP Dorong K/L dan Pemda Tekan Impor hingga 5%
Adapun posisi saldo dana pemda di bank pada periode tersebut menjadi yang tertinggi sejak awal 2022. Bendahara Negara menilai tingginya dana yang mengendap dikarenakan belum optimalnya realisasi belanja daerah.
Nilai dana pemda di perbankan per Juni 2022 tercatat lebih tinggi dari Juni 2021, yakni sebesar Rp190,13 triliun. Ani menyoroti besarnya dana pemda yang berada di perbankan kerap menjadi dilema bagi pemerintah pusat.
Baca juga: 8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif
"Ini tertinggi dalam enam bulan terakhir. Selalu menimbulkan dilema, bahwa kalau kita ingin membayar transfer secara cepat, jangan sampai ini hanya akan berhenti di deposito perbankan," imbuh Ani.
Daerah yang memiliki saldo tertinggi di perbankan ialah Jawa Timur dengan Rp29,82 triliun. Sedangkan, daerah yang saldonya terendah merupakan Kepulauan Riau, yakni sebesar Rp1,17 triliun.
Kendati demikian, pihaknya menilai kondisi dana pemda di perbankan tersebut masih lebih baik, jika dibandingkan posisi sebelum pandemi covid-19. Pada Juni 2019, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp231,70 triliun.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved