Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar hasil dari perubahan jumlah proyek dan program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), tetap sesuai dengan rencana target sebelumnya.
Perubahan itu juga diharapkan tidak mengganggu keputusan yang telah dibahas oleh pemerintah dan parlemen. "Komisi V DPR meminta agar perubahan jumlah PSN dapat menghasilkan outcome yang dikehendaki, sesuai target rencana sebelumnya," ujar Andi saat dihubungi, Rabu (27/7).
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat skema yang paling baik, layak dan adil terkait ganti rugi lahan masyarakat. Mengingat, persoalan ganti rugi lahan kerap menjadi permasalahan terbesar dalam proyek infrastruktur.
Baca juga: Temui Kendala, Pemerintah Ubah Jumlah Proyek Strategis Nasional
Dia mendorong pemerintah melakukan investasi sosial kepada masyarakat di sekitar lokasi PSN. Khususnya, terkait pembebasan lahan dan penyerapan tenaga kerja, yang bisa berbasis program kerakyatan.
"PSN yang akan ditetapkan, dilakukan perencanaan yang komperhensif. Disosialisasikan secara transparan kepada masyarakat, agar tidak terjadi penolakan dari warga, seperti PSN Bandungan Tiro di Aceh," imbuh Andi.
Baca juga: Rupiah Melemah Jelang Keputusan The Fed
Dia juga mengigatkan pemerintah untuk tidak tunduk pada investor yang terlibat dalam pendanaan maupun penggarapan PSN. DPR siap melakukan pengawasan, agar pemerintah berani menindak secara tegas, jika terdapat penyelewengan spesifikasi dan baku mutu terkait pekerjaan proyek.
"Walau pembiayaan dari swasta, tidak bisa pemerintah didikte pelaksanaan maupun pengawasannya oleh swasta. Biasanya, jika investor dan pelaksana jadi satu, ada saja oknum swasta yang merasa power-nya besar," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengubah jumlah PSN dari 208 proyek dan 10 program, kemudian menjadi 200 proyek dan 12 program. Hal itu dilakukan karena terdapat sejumlah kendala dan dalam rangka mempercepat penyelesaian pada 2024.(OL-11)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved