8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar hasil dari perubahan jumlah proyek dan program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), tetap sesuai dengan rencana target sebelumnya. 

Perubahan itu juga diharapkan tidak mengganggu keputusan yang telah dibahas oleh pemerintah dan parlemen. "Komisi V DPR meminta agar perubahan jumlah PSN dapat menghasilkan outcome yang dikehendaki, sesuai target rencana sebelumnya," ujar Andi saat dihubungi, Rabu (27/7).

Pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat skema yang paling baik, layak dan adil terkait ganti rugi lahan masyarakat. Mengingat, persoalan ganti rugi lahan kerap menjadi permasalahan terbesar dalam proyek infrastruktur.

Baca juga: Temui Kendala, Pemerintah Ubah Jumlah Proyek Strategis Nasional

Dia mendorong pemerintah melakukan investasi sosial kepada masyarakat di sekitar lokasi PSN. Khususnya, terkait pembebasan lahan dan penyerapan tenaga kerja, yang bisa berbasis program kerakyatan.

"PSN yang akan ditetapkan, dilakukan perencanaan yang komperhensif. Disosialisasikan secara transparan kepada masyarakat, agar tidak terjadi penolakan dari warga, seperti PSN Bandungan Tiro di Aceh," imbuh Andi.

Baca juga: Rupiah Melemah Jelang Keputusan The Fed

Dia juga mengigatkan pemerintah untuk tidak tunduk pada investor yang terlibat dalam pendanaan maupun penggarapan PSN. DPR siap melakukan pengawasan, agar pemerintah berani menindak secara tegas, jika terdapat penyelewengan spesifikasi dan baku mutu terkait pekerjaan proyek.

"Walau pembiayaan dari swasta, tidak bisa pemerintah didikte pelaksanaan maupun pengawasannya oleh swasta. Biasanya, jika investor dan pelaksana jadi satu, ada saja oknum swasta yang merasa power-nya besar," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengubah jumlah PSN dari 208 proyek dan 10 program, kemudian menjadi 200 proyek dan 12 program. Hal itu dilakukan karena terdapat sejumlah kendala dan dalam rangka mempercepat penyelesaian pada 2024.(OL-11)