LKPP Dorong K/L dan Pemda Tekan Impor hingga 5%

KEMENTERIAN dan lembaga maupun pemerintah daerah diminta menyusun program pengurangan impor selambat-lambatnya pada 2023. Hal itu sesuai dengan arahan dan instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang memerintahkan kepada K/L dan pemda untuk menyusun program pengurangan impor paling lambat pada 2023 sampai dengan 5%. "Komitmen Presiden untuk mengoptimalkan belanja negara ke produk dalam negeri (PDN) dan UMK-koperasi memang sangat kuat. Artinya impor akan terus ditekan," kata Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas kepada Media Indonesia, Selasa (14/6).

Dia menambahkan LKPP telah melakukan langkah-langkah perubahan radikal sesuai arahan Presiden untuk membawa sebanyak mungkin produk dalam negeri dan UMK-koperasi masuk dalam sistem belanja negara melalui e-katalog (katalog nasional, sektoral, lokal) maupun toko daring milik LKPP. "Misal, e-katalog lokal kami pangkas tahapan penayangan produknya dari delapan tahap menjadi dua tahap. Itu ikhtiar agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK yang masuk ke e-katalog sehingga pemerintah dengan mudah bisa membelinya," terang Azwar.

Untuk pemenuhan kebutuhan produk dalam negeri, berbagai kementerian dan LKPP beberapa kali menggelar business matching yang mempertemukan antara kebutuhan belanja pemerintah dan dunia usaha/industri dalam negeri. Kegiatan itu, kata Azwar, sudah digelar dalam beberapa tahap. Dengan begitu, dalam jangka waktu satu tahun dapat diketahui kebutuhan negara pada suatu produk.

"Misalnya, dibutuhkan sekian juta unit. Nah bagaimana kesiapan industri dalam negerinya. Ini langkah terobosan sesuai arahan Presiden Jokowi agar belanja negara turut memperkuat daya saing industri dalam negeri," urainya.

Baca juga: Pemerintah Sudah Kucurkan Rp490 T ke BUMN untuk Dana Penjaminan

Ke depan, LKPP meyakini komitmen dan arahan Presiden Jokowi akan terealisasi dengan baik seiring dengan sistem belanja yang terus dikembangkan. Kekuatan industri dalam negeri yang meningkat, belanja impor akan semakin berkurang.

Azwar mengungkapkan, dari data LKPP saat ini baru 123 pemerintah daerah yang mengembangkan etalase barang/jasa di katalog lokal. Ini berarti baru 22,4% dari seluruh pemerintah daerah yang berjumlah 425 pemda. Untuk mengakselerasi pembuatan katalog lokal, LKPP akan melakukan jemput bola dengan melakukan konsultasi secara intensif agar pemda bisa bergerak lebih cepat. (OL-14)