Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PLN (Persero) menerima pembayaran kompensasi 2021 dari pemerintah sebesar Rp24,6 triliun pada Jumat (1/7). Dana yang dikucurkan pemerintah itu atas upaya PLN menahan kenaikan tarif listrik di tahun lalu.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi langkah pemerintah karena sudah membayarkan sepenuhnya dana kompensasi tersebut.
"Kompensasi anggaran 2021 sudah dibayar seluruhnya, lunas dalam waktu yang cepat. Ini adalah rekor, kami juga terkejut dengan dukungan ini," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PLN, Jakarta, Jumat (1/7).
Sejak 2017, PLN tidak pernah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment). Hal itu membuat pemerintah menggelontorkan Rp243 triliun untuk subsidi listrik dan kompensasi senilai Rp94,17 triliun dari 2017 hingga 2021.
"Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga daya beli, inflasi dan juga memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik," terang Darmawan.
Baca juga: PLN Bantu Sediakan Fasilitas Sarana Air Bersih kepada 42 Petani Hutan di Desa Dul
Dengan alokasi APBN sebesar Rp24,6 triliun untuk pembayaran kompensasi tersebut, PLN menjamin pelayanan kelistrikan terhadap masyarakat tidak terganggu. Meski demikian, per hari ini ada penyesuain tarif (tarrif adjustment) untuk golongan daya 3.500 VA ke atas.
"Kami menjalankan peran dalam penangalangan biaya listrik itu lebih dulu, agar listrik tetap bisa nyala," pungkasnya.
Menghadapi gejolak global, Darmawan menekankan ada kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1, berakibat kenaikan BPP sebesar Rp500 miliar.
Pemerintah pun menyalurkan subsidi sebesar Rp62,93 triliun dan kompensasi Rp65,91 triliun pada tahun ini dengan asumsi ICP US$85,88 per barel dan kurs di angka Rp14.316 per AS Dolar. (A-2)
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menjelang 12 hari memasuki Bulan Suci ramadan 1457 H, kondisi warga penyintas banjir besar di Aceh Tengah masih sangat memprihatinkan.
Kondisi lingkungan yang lembap dan air yang menggenang dapat menjadi media penghantar arus listrik dari instalasi yang tidak terlindungi.
Peristiwa tragis ini terjadi saat keduanya berada di dalam rumah ketika air sungai tiba-tiba meluap dan masuk ke pemukiman dengan cepat.
Dua dari tiga korban merupakan pasangan suami istri berinisial HW, 54, dan NJ, 49.
Selain keberadaan bengkel, ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi krusial.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved