Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menegaskan bila PLN ingin memberikan diskon tarif ke masyarakat lagi, sebaiknya dilakukan justru pada saat puncak penggunaan terjadi. Misalnya mulai dari sebelum ramadan hingga lebaran usai. Menurutnya, penggunaan listrik sangat tinggi pada momentum tersebut.
"Jadi, PLN jangan cuma berdalih cari-cari alasan. Dengan memberikan diskon pada saat penggunaan minim terus menormalkan kembali tarifnya saat penggunaan maksimum. Bagaimanapun juga hal tersebut akan menimbulkan kesan pemberian diskonnya setengah hati jika tak mau dikatakan seperti kurang ikhlas," terang Asep dalam keterangannya, Minggu, (20/4/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) memaparkan, sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli penyediaan kebutuhan listrik di Indonesia, Kang AW, begitu Asep Wahyuwijaya akrab disapa, transparansi tetap harus dilakukan tetapi bukan karena gara-gara soal diskon tarif ini. Ia melihat diskon tersebut hanya menyasar beberapa golongan pelanggan saja sehingga bisa juga jadi tak seberapa angkanya.
"Transparansi oleh PLN itu mutlak dilakukan karena ada gelontoran uang rakyat dalam bentuk anggaran subsidi dan kompensasi yang secara eksisting pelaporan penggunaan atau pembelanjaannya itu terkesan belum utuh," tukas Kang AW.
Tahun 2024 saja, PLN telah menerima anggaran subsidi sekitar Rp70 triliun dan pada 2025 anggaran subsidi yang dialokasikan hampir Rp90 triliun.
"Penerima subsidi listrik adalah kelompok masyarakat pelanggan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pertanyaannya, apakah DTKS kita valid?" tanya Kang AW.
"Kita baru bicara soal subsidi, belum soal anggaran kompensasi. Kalau mau transparansi, hemat saya beranjaknya bisa mulai dari situ. Jika subsidinya ternyata ditemukan tak tepat sasaran, maka dari sisi usaha namanya inefisiensi, tapi kalau dari sisi rezim keuangan negara bisa dikategorikan penyimpangan yang bisa mengarah pada korupsi jika ternyata digunakan untuk keperluan yang tak sepatutnya," terang Kang AW.
Jadi, jelasnya, agenda transparansi harus dilakukan bagi seluruh BUMN, bukan hanya PLN.
"Itu semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif, tidak parsial, apalagi ke depan pun, memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk keperluan Danantara mengakselerasi dunia industri dan pertumbuhan ekonomi kita kan?" pungkas Kang AW. (RO/E-3)
Rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dari pemerintah kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2025 batal terealisasi.
DIPERKIRAKAN sebanyak 81,4 juta rumah akan mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan sebagai imbas penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Memasuki awal tahun 2025, pemerintah menetapkan tarif listrik pada triwulan 1 tahun 2025 bagi 13 pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.
MULAI hari ini, Rabu, 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA)
PT PLN memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah sudah dapat dinikmati sejak 1 Januari hingga Februari 2025.
Diskon sebesar 50% untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN dengan daya sampai dengan 2.200 VA tidak akan diperpanjang.
Anak-anak dikenalkan mengenai kelistrikan serta kegunaannya dan bagaimana penerapan listrik di kehidupan sehari-hari.
dampak negatif dari efek rumah kaca yaitu kondisi yang membahayakan bumi dan sudah terasa sejak tahun 80an dan hingga kini semakin besar dampaknya
Program itu merupakan kegiatan Sosial Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis bagi masyarakat kurang mampu di Wilayah kerja PLN. Dana kegiatan sosial ini berasal dari donasi pegawai.
Agar kelistrikan di sekitar kita selalu aman, berbagai peralatan kelistrikan seperti instalasi listrik dalam rumah, alat elektronik, dan aset listrik milik PLN perlu diperhatikan
Program Bedas Caang Baranang merupakan salah satu program Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan penerangan listrik gratis kepada masyarakat
. Bantuan diperoleh dari donasi pegawai PLN Jabar yang diberikan kepada 177 pelanggan golongan rumah tangga dan 35 pelanggan golongan rumah ibadah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved