Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional. Hal itu menurutnya penting, selain untuk mengetahui kebutuhan total listriknya, juga untuk mengetahui dan memetakan berbagai persoalan kelistrikan secara keseluruhan.
"Menurut hemat saya, PLN sebagai pemain yang mendominasi industri listrik di negeri ini, perlu mengetahui terlebih dulu berapa kira-kira kebutuhan total pasok listrik nasional, dari Aceh sampai Papua. Perhitungan itu yang harus dibedah terlebih dahulu. Dari kebutuhan itu, akhirnya bisa kita hitung berapa yang sudah bisa dicapai oleh PLN, berapa kontribusi yang dibeli dari pihak swasta, dan berapa kekurangannya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi PT PLN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (3/12)
Ia juga mendesak jajaran direksi PLN memerhatikan ketersediaan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi.
"Karena listrik ini merupakan salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi, kita harus berhitung juga berapa kebutuhan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana ditargetkan Pak Presiden," lanjut Asep yang akrab dipanggil Kang AW.
Selain itu, legislator NasDem asal Kabupaten Bogor itu pun menyoroti soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dinilainya belum tuntas.
"Ada beberapa proyek yang terhambat dan berdampak pada realisasi rencana proyek atau COD (commercial operating date) yang jadi molor dan berpotensi menghambat pasokan listrik secara keseluruhan," terangnya.
Tidak hanya itu, Kang AW juga menyoroti soal subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.
Ketua DPP Partai NasDem itu mengutip pernyataan Pahala Nainggolan dari Stranas KPK yang menyampaikan secara presisi tentang adanya 10.626.807 penerima subsidi 450 VA dan 900 VA yang tidak tepat sasaran. Hal ini karena 8.701.517 penerima subsidi tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kasus subsidi listrik yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan pemborosan anggaran mencapai Rp1,2 triliun per bulan.
"Hal ini saya kira menarik juga untuk direspons. Pertama, apakah penerima subsidi itu memang harus yang terdaftar dalam DTKS? Jika tidak, bagaimana mekanisme dan kriterianya? Kedua, kondisi keuangan negara yang hari ini memerlukan tambahan anggaran," paparnya.
Asep meminta PLN mengevaluasi subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan subsidi listrik itu sangat memberatkan keuangan negara.
"Apalagi tadi saat akhir pemaparan, Pak Dirut pun menyampaikan soal kemungkinan akan ada lagi PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk kepentingan program listrik desa sebesar Rp3 triliun. Kalau cuma segitu dan subsidinya bisa diselamatkan dalam tiga bulan saja, kelar urusan PMN itu Pak," pungkasnya. (RO/E-2)
Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo.
Salah satu penerima manfaat, Agus, warga Bima, mengungkapkan kegembiraannya setelah rumahnya teraliri listrik,
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved